Sebenarnya proses pengadilan pasca pemilu adalah hal normal. Tuntutan hukum selalu diajukan pada hari pemilihan atau hari sesudahnya sebagai respons atas masalah seperti kerusakan peralatan, kesalahan pencetakan atau pemilihan yang tak dibuka tepat waktu.
Tahun ini hal tersebut berada di bawah pengawasan yang lebih ketat karena presiden telah menghabiskan tahun itu dengan sering membuat klaim tak berdasar mengenai kecurangan pemilu.
Agar tuntutan Trump bisa dipenuhi, surat suara yang harus diperebutkan harus berjumlah cukup besar, atau setidaknya hasilnya berpotensi untuk menentukan hasil pemilu.
Hingga Rabu malam, para ahli hukum pemilu mengatakan bahwa tak satupun dari tuntutan hukum ini memenuhi dua kualifikasi tersebut.
"Kasus ini tampaknya tidak terlalu kuat, mereka juga tampaknya tak signifikan dalam soal suara," kata Paul Smith, wakil presiden untuk mitigasi dan strategi di Pusat Hukum Kampanye.