Suara.com - Peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Danu Pratama memaparkan adanya kekerasan ataupun ancaman terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor daya alam.
Rata-rata hal tersebut disebabkan adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat serta pendamping dengan negara ataupun perusahaan yang memiliki kekuatan lebih besar.
Kontras mencatat setidaknya terdapat 28 peristiwa kekerasan hingga ancaman terhadap pembela HAM selama setahun terakhir. Di samping itu, akses perlindungan terhadap pembela HAM justru belum juga muncul.
"Akses perlindungan ini belum muncul saat ini baik di tataran peraturan maupun di tataran kelembagaan yang dampaknya adalah pada setahun terakhir ada 28 peristiwa dan ada lima orang yang luka-luka serta ada setidaknya dua orang yang tewas karena konflik-konflik sumber daya alam," kata Danu dalam diskusi virtual, Kamis (10/12/2020).
Situasi itu dianggap menjadi urgensi bagi pemerintah untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprensif bagi pembela HAM.
Meskipun dalam regulasinya sudah ada yang mengatur perihal perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun menurutnya peraturan turunan dari undang-undang tersebut belum hadir hingga saat ini.
Kemudian, Danu juga menyoroti soal fokus pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian. Kontras tidak mau apabila fokus pemerintah tersebut malah mengalahkan hak-hak manusia.
"Karena ini pasti akan meningkatkan konflik-konflik agraria dan konflik sumber daya alam ke depannya," ujarnya.
Baca Juga: KontraS: Pemerintahan Jokowi Abaikan HAM dalam Pembuatan Kebijakan
