REGIONAL:
Suara.com - Sikap responsif Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah mendapatkan laporan adanya upaya pembajakan Partai Demokrat dapat dipahami karena jika dibiarkan gerakan tersebut bisa berlangsung cepat.
"Karena jika tak diungkap ke publik dan jika publik tak tahu, bisa jadi bulan ini kudeta (Partai Demokrat) itu sudah terjadi," kata analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada Suara.com, Selasa (2/2/2021).
Setelah gerakan tersebut terungkap, kata Ujang, segera menjadi perhatian publik.
"Namun karena sudah diungkap ke publik maka publik pun turut peduli dan mengawasi terkait soal akan ada kudeta di Demokrat tersebut," kata Ujang.
Jika gerakan semacam itu tidak diantisipasi, pengambilalihan kepemimpinan partai bisa berlangsung cepat.
Ujang menyontohkan Partai Berkarya. "Saya bandingkan dengan Partai Berkarya. Kudeta Partai Berkarya itu karena tak mencuat ke publik. Akhirnya tahu-tahu ada kudeta," kata Ujang.
Ujang menyebut langkah AHY menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi laporan ada pejabat tinggi negara ikut terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sebagai hal yang bagus.
Langkah tersebut merupakan usaha AHY membentengi partainya dari usaha-usaha inkonstitusional.
"Hal yang bagus saja jika AHY sudah berkirim surat ke Presiden untuk klarifikasi. Dan agar Presiden mengingatkan anak buahnya yang dianggap dan diduga akan mengkudeta," kata Ujang.
Lingkaran Istana membantah
Sejumlah tokoh di lingkaran Istana segera bereaksi setelah AHY menyatakan secara terbuka ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dan diduga melibatkan pejabat tinggi negara.
Melalui akun media sosial, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak memiliki sangkut paut dengan gerakan politik tersebut.
Mahfud mengatakan, "Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui."
Mahfud menambahkan di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu.
"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," kata Mahfud.
TERPOPULER
