Walau Ada Vaksin Mandiri Tak Hilangkan Hak Vaksin Gratis dari Pemerintah

Siswanto | Suara.com

Sabtu, 20 Februari 2021 | 16:45 WIB
Walau Ada Vaksin Mandiri Tak Hilangkan Hak Vaksin Gratis dari Pemerintah
Ilustrasi vaksinasi [Antara]

Suara.com - Tujuan utama program vaksin COVID-19 secara mandiri atau gotong royong untuk mempercepat program vaksinasi secara nasional sehingga bisa mempercepat upaya mewujudkan kekebalan kelompok, kata Menteri Kesehatan  Budi Gunadi Sadikin.

"Bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh masyarakat Indonesia oleh pemerintah. Merupakan hak mereka. Jadi walaupun ada program vaksin gotong royong (vaksin mandiri), ini tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapat vaksin gratis," kata Budi dalam konferensi pers Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara virtual, Jakarta, Sabtu (20/2/2021).

Budi menjelaskan, prinsip lainnya yang mendasari program vaksinasi mandiri adalah bahwa vaksin gotong royong tersebut menjadi bagian dari kerja sama antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan lain, termasuk pihak swasta untuk bisa melakukan percepatan program vaksinasi.

"Karena kita juga sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang pasti yang menyatakan berapa lama vaksin ini bisa memberi kekebalan tubuh. Artinya semakin cepat, semakin baik. Jangan sampe nanti kekebalan tubuhnya selesai tetapi program vaksinasinya belum selesai. Jadi makin cepat adalah makin baik," ujar Budi.

Dengan tujuan percepatan, Budi berharap masyarakat tidak membuat persepsi bahwa yang kaya akan lebih dahulu mendapatkan vaksin. Menkes memastikan bahwa program vaksinasi COVID-19 secara mandiri dilakukan semata-mata untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 nasional, sehingga kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Dengan tercapainya kekebalan kelompok tersebut, Budi berharap wabah COVID-19 di Indonesia dapat segera diatasi.

"Dengan demikian, konsepnya lebih banyak bahwa kita mengajak, membangun mekanisme gotong royong, di mana semua stakeholder membantu vaksinasi bagi seluruh rakyat di negara yang bersangkutan," katanya.

Untuk dapat menyelesaikan pandemi COVID-19, pemerintah, kata Menkes, tidak mungkin melakukannya sendiri secara eksklusif, tapi harus secara inklusif. Untuk itu ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membangun gerakan untuk bisa melakukan vaksinasi bersama-sama.

"Untuk mencapai hal itu, partisipasi aktif masyarakat, seluruh modal sosial yang ada di masyarakat harus kita manfaatkan. Karena memang budaya masyarakat Indonesia adalah suka memberi, suka bergotong royong dan itu merupakan salah satu kekuatan bangsa kita," demikian kata Budi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menkes Budi Gunadi Sadikin Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pemalsuan Gelar Akademis

Menkes Budi Gunadi Sadikin Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pemalsuan Gelar Akademis

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 12:34 WIB

Kasus Dokter Internship Meninggal, Menkes Minta Audit Medis Tindakan RS

Kasus Dokter Internship Meninggal, Menkes Minta Audit Medis Tindakan RS

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 17:53 WIB

Menkes Budi Waspadai Hantavirus Masuk Indonesia, Rapid Test hingga PCR Disiapkan

Menkes Budi Waspadai Hantavirus Masuk Indonesia, Rapid Test hingga PCR Disiapkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 12:29 WIB

Menkes Sebut Isu Halal-Haram dan Dampak Pandemi Jadi Pemicu Tingginya Kasus Campak

Menkes Sebut Isu Halal-Haram dan Dampak Pandemi Jadi Pemicu Tingginya Kasus Campak

News | Senin, 20 April 2026 | 19:05 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Meski ASN WFA, Menkes Pastikan RS Pemerintah Tetap Buka 24 Jam Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026

Meski ASN WFA, Menkes Pastikan RS Pemerintah Tetap Buka 24 Jam Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026

News | Selasa, 17 Maret 2026 | 10:55 WIB

Iuran BPJS Naik Tahun Ini, Menkes: Warga Kurang Mampu Tetap Ditanggung Pemerintah

Iuran BPJS Naik Tahun Ini, Menkes: Warga Kurang Mampu Tetap Ditanggung Pemerintah

Video | Kamis, 26 Februari 2026 | 21:10 WIB

Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis

Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis

News | Rabu, 25 Februari 2026 | 15:29 WIB

Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji

Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji

News | Rabu, 25 Februari 2026 | 14:40 WIB

Kasta Takjil Buka Puasa Versi Menkes, Es Buah dan Gorengan Masuk Kategori Ini

Kasta Takjil Buka Puasa Versi Menkes, Es Buah dan Gorengan Masuk Kategori Ini

Lifestyle | Rabu, 25 Februari 2026 | 12:10 WIB

Terkini

Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:39 WIB

Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook

Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:38 WIB

Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?

Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:33 WIB

Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex

Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:27 WIB

Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose

Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:24 WIB

Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku

Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:23 WIB

15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak

15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:18 WIB

Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos

Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:15 WIB

Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan dan Transisi Energi

Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan dan Transisi Energi

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:11 WIB

Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Pantau Intervensi Imunisasi Zero Dose di Lampung

Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Pantau Intervensi Imunisasi Zero Dose di Lampung

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 18:07 WIB