REGIONAL:
“Ini menyebabkan calon mahasiswa dari kalangan keluarga tidak mampu menjadi kesulitan untuk mendaftar ke prodi-prodi terbaik pada perguruan tinggi terbaik di Indonesia,” ujar Nadiem.
Kemudian, terkait biaya hidup, jumlah bantuan yang didapat penerima Bidikmisi tahun 2010–2016 sebesar Rp600.000, dan sejak itu telah meningkat dua kali pada tahun 2017 menjadi Rp650.000 dan tahun 2019 menjadi Rp700.000.
“Kebanyakan calon mahasiswa ini merantau, mereka jadi tidak berani memilih kampus terbaik di kota atau pulau lain. Mereka cenderung memilih kampus yang dekat dengan tempat tinggal untuk mengurangi pengeluaran biaya hidup,” tambah Nadiem.
Nadiem meyakini bahwa kualitas SDM Indonesia dapat terus meningkat dengan memastikan calon mahasiswa yang berpotensi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dapat tetap berkuliah di prodi-prodi unggulan di kampus terbaik di Indonesia.
“Mari kita wujudkan mimpi anak-anak Indonesia melalui KIP Kuliah Merdeka agar mereka dapat mewujudkan mimpinya melalui pendidikan tinggi berkualitas,” tegasnya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambut baik perubahan skema KIP Kuliah. Menurutnya, sudah selayaknya anak-anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk sukses. Tidak ada lagi alasan bagi siswa yang berprestasi tidak melanjutkan studi karena kendala biaya.
“Saat ini pemerintah telah memberikan peluang yang sama untuk anak-anak Indonesia dengan program KIP Kuliah. Artinya tidak ada lagi alasan, bahwa dari manapun kalian berada, siapapun kalian, siapapun orang tua kalian, kalian berhak untuk berhasil dan sukses,” ujarnya melalui video.
Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Airlangga (Unair), Muhammad Nasih mengungkapkan bahwa presentase kelulusan mahasiswa yang berasal dari KIP kuliah ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa umum.
“Bila secara umum persentase penerimaan seorang peserta untuk lulus seleksi SNMPTN hanya berkisar 18 persen, peserta pemegang KIP kuliah justru mencapai sekitar 22 persen,” tutur Nasih yang menilai bahwa peluang menjadi lebih terbuka bagi mahasiswa pemegang KIP kuliah.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko mengatakan bahwa perguran tinggi swasta siap bersinergi dengan pemerintah khususnya Kemendikbud agar program KIP Kuliah dapat berlangsung secara konsisten dan tepat sasaran.
“Kami mengimbau kepada semua PTS dan yayasan pembina agar tidak membeda-bedakan mahasiswa program KIP dan non-KIP sehingga mereka mendapat hak yang sama dalam kegiatan belajar di kampus masing-masing,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti turut menyambut baik penyesuaian biaya pendidikan dan biaya hidup. Selama ini ia mendengar keluhan calon mahasiswa yang gagal masuk ke prodi unggulan karena pembiayaan studinya menggunakan beasiswa KIP Kuliah yang dinilai tidak cukup untuk membayar uang kuliah.
Penyesuaian biaya pada KIP Kuliah Merdekam, menurut Agustina, dinilai akan sangat membantu calon mahasiswa berprestasi dari kalangan kurang mampu agar bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
"Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia," ujar Agustina.
Informasi Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka
TERPOPULER
