Infografis
"Diharapkan Dinas Pertanian Provinsi,Kabupaten, Kota agar aktif mengikuti perkembangan penyusunan RTRW di masing-masing wilayahnya," sambungnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengungkapkan, jika disesuaikan dengan amanat UU 41/2009 menyebutkan, penetapan LP2B cukup diintegrasikan dalam Perda RTRW kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetap menyusun dan menerbitkan Perda PLP2B diharapkan mengakomodir muatan lokal dan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bersangkutan," kata Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menetapkan Perda RTRW. Namun dalam pelaksanaannya memang belum semua daerah menyelesaikan Perda RTRW. Bahkan bagi yang sudah menetapkan RTRW ada yang belum menetapkan LP2B, serta belum didukung data spasial yang menunjukan zonasi penetapan LP2B tersebut.
"Salah satu upaya penyempurnaan penetapan LP2B adalah melalui Revisi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten danKota," tambah Sarwo Edhy.
Adapun kegiatan sosialisasi Perda tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap Pemdes sehingga akan terpantau lahan dan hutan di wilayah desanya. Serta ikut mengawal dan diharap bisa mengimplementasikan perda tersebut kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing.
