Suara.com - Darmizal selaku pendukung Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang mengkirik manuver Susilo Bambang Yudhoyono yang mendaftarkan Partai Demokrat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham. Menurutnya, ada yang menjerumuskan SBY untuk mengambil langkah keliru tersebut.
Darmizal menduga ada yang mengarahkan SBY untuk mendaftarkan Partai Demokrat ke Ditjen HKI Kemenkumham. Padahal kata Darmizal langkah itu merupakan blunder akibat ketakutan berlebihan SBY.
"Atas hal tersebut, saya melihat bahwa ada upaya dari orang dekat SBY, yang memberikan arahan atau masukan tidak tepat, yang tentu dampaknya akan membuat malu Cikeas. Orang dekat SBY seperti Syarief Hasan sebagaimana pengakuannya yang sama-sama kita ketahui dari berbagai media, patut diduga sebagai pihak yang menjerumuskan SBY," ujar Darmizal dalam keterangannya, Senin (12/4/2021)
Darmizal menganggap langkah SBY mendaftarkan Partai Demokrat ke HAKI merupakan kejadian yang unik. Bahkan kata dia mungkin sebagai yang pertama di Indonesia dan dunia. Darmizal menilai bahwa tindakan memalukan tersebut tentu akan sangat merugikan SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, Edhi Baskoro Yudhoyono dan keluarga Cikeas untuk jangka waktu yang panjang.
"Ini sangat paradoks dengan pengakuan pak Bambang, pada tahun 2002-2003, SBY masih dikenal sebagai pak Bambang atau pak Sus. Ketika itu, sebagai Menkopolhukam, era Presiden Megawati. SBY, menjelaskan dengan tegas tidak terlibat sama sekali dalam pendirian Partai Demokrat. Belakangan SBY dan keluarganya justru mempertontonkan sikap yang sangat terbalik, yaitu seakan menjadi penguasa tunggal PD sepanjang masa," ujar Darmizal.
SBY Dianggap Tak Bermoral
Sebelumnya, SBY dituding secara diam-diam berambisi merampas kepemilikan Partai Demokrat untuk kepentingan pribadinya.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KLB Demokrat atau kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menanggapi soal surat terbuka Wisnu Herryanto Krestowo yang diklaim sebegai pendiri Demokrat terkait Demokrat yang didaftarkan SBY ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko mendapat surat terbuka dari Pendiri Partai Demokrat bahwa SBY secara diam diam sedang berusaha dengan berbagai cara memiliki Partai Demokrat atas nama pribadinya," kata Rahmad dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Minggu (11/4/2021).
"Ini memperkuat dugaan kami bahwa SBY secara diam-diam ingin merampas kepemilikan Partai Demokrat menjadi properti milik pribadinya," sambungnya.
Menurutnya, Partai Demokrat didirikan oleh 99 orang tahun 2001 dan memiliki Akta Pendirian yang dicatatkan di Notaris sebagai dokumen resmi negara.
"Nama Partai Demokrat sejatinya adalah milik Partai Demokrat yang akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus di dalam Partai Demokrat," katannya.
Demokrat kubu Moeldoko juga mengecam tindakan SBY yang disebut diam-diam telah mendaftarkan Demokrat kepada Dirjen HAKI Kemenkumham untuk kepentingan sendiri.
"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang mendukung Partai Demokrat, mengutuk keras upaya diam diam SBY yang mengabaikan nilai nilai moral, etika dan integritas. Tidak semestinya nama dan logo atau bendera Partai Demokrat didaftarkan menjadi properti milik pribadi. Bagi pendiri Partai Demokrat, upaya diam diam ini mirip dengan Air susu dibalas air tuba," kata dia.
Sebelumnya, Wisnu yang mengklaim sebagai pendiri Demokrat menyampaikan surat terbuka sebagai bentuk protes atas tindakan SBY yang disebut telah mendaftarkan Demokrat ke Ditjen HAKI Kemenkumham pada 19 Maret 2021 lalu.
TERPOPULER
