Infografis
Secara khusus, pada Agustus 2020, di bawah naungan PBB, Forum Samarkand yang didedikasikan untuk hak-hak pemuda diadakan. Forum ini membahas draf Konvensi Hak Pemuda yang disiapkan oleh Uzbekistan, mengadopsi Resolusi Samarkand "Pemuda 2020: Solidaritas Global, Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia," yang disajikan sebagai dokumen resmi sesi ke-74 Sidang Umum PBB, diunggah dalam sistem dokumen resmi PBB dengan nomor A/74/998.
Uzbekistan sangat mengapresiasi upaya badan HAM PBB untuk memperkuat perlindungan HAM di seluruh dunia. Dan perlindungan HAM dipandang sebagai salah satu prioritas interaksi dengan organisasi internasional universal ini. Karena tanpa jaminan HAM, tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi, politik-hukum dan budaya-kemanusiaan negara.
Uzbekistan memelihara dialog aktif dan konstruktif dengan badan hukum dan perjanjian, badan khusus PBB dan prosedur khusus Dewan HAM PBB. Menyerahkan laporan berkala secara tepat waktu tentang pelaksanaan perjanjian HAM internasional utama, serta tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi badan perjanjian (41 laporan telah diserahkan hingga saat ini).
Uzbekistan telah mengembangkan indikator nasional untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs) PBB.
Pada saat yang sama, Strategi Aksi adalah “peta jalan” untuk implementasi TPB PBB. Pada Forum Politik Tingkat Tinggi di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Uzbekistan mempresentasikan Kajian Nasional Sukarela pertama tentang kemajuan dalam TPB.
Sistem politik yang stabil telah diciptakan di negara yang memenuhi kriteria demokrasi dan HAM modern; otoritas legislatif, eksekutif dan yudikatif di semua tingkatan secara aktif bekerja. Yang terpenting, penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum sedang dibangun pada masyarakat Uzbek, dan budaya HAM sedang dibentuk.
Dalam siaran persnya, Uzbekistan mengklaim sebagai "negara Asia Tengah pertama yang menciptakan sistem lembaga HAM nasional yang efektif, yang meliputi Ombudsman Parlemen, Ombudsman Anak, Ombudsman Bisnis, dan Pusat Nasional HAM."
