alexametrics

Wacana Beli Alutsista Seharga Ribuan Triliun, Koalisi Masyarakat Sipil: Mau Apa?

Bangun Santoso | Ria Rizki Nirmala Sari
Wacana Beli Alutsista Seharga Ribuan Triliun, Koalisi Masyarakat Sipil: Mau Apa?
Menhan Prabowo Subianto saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR salah satunya membahas alutsista di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Secara logis, seharusnya Kemhan merancang strategis pertahanan terlebih dahulu baru nantinya bisa menentukan nilai anggaran yang dibutuhkan

Suara.com - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al Araf menilai wajar apabila rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli alutsista dengan skeman pinjaman luar negeri bernilai besar menjadi polemik. Sebab, hingga saat ini Kemhan belum membuat kebijakan postur pertahanan negara.

Al Araf menyebut kalau Kemhan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum menyusun buku putih pertahanan dan postur pertahanan negara. Padahal seharusnya hal yang masuk ke dalam postur strategis pertahanan itu menjadi awal dari pembuatan anggaran.

"Membuat anggaran itu kan enggak ujug-ujug harus ada basis dasar asumsi yang kuat tentang penyusunan anggaran pertahanan itu," kata Al Araf dalam diskusi bertajuk Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun secara virtual, Rabu (9/6/2021).

Secara logis, seharusnya Kemhan merancang strategis pertahanan terlebih dahulu baru nantinya bisa menentukan nilai anggaran yang dibutuhkan. Karena itu, wacana pembelian alutsista dengan nilai pinjama fantastis pun menjadi pertanyaan publik.

Baca Juga: Dukung Kemhan Beli Alutsista dari Pinjaman LN, Komisi I: Sudah Tertinggal 10 Tahun

"Postur pertahanannya belum dijelaskan kepada publik, buku putih pertahanan belum dibuat, tiba-tba pemerintah ujug-ujug Rp 1.700 triliun. Nah, ini menurut saya tentu, ada apa ini? Mau apa?," tanyanya.

Selain itu, Al Araf juga meminta Kemhan dapat membuka anggaran rencana pembelian alpalhankam yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Meski sudah dibantah, kabarnya nilai anggaran yang dibutuhkan ialah Rp 1.760 triliun.

"Jadi monopoli tentang pertahanan dan keamanan itu bukan hanya ada di aktor keamanan pertahanan misalnya, TNI-Polri dan Intelijen saja, justru dalam negara demokrasi masyarakatlah yang menjadi goals dan tujuan pertahanan keamanan itu."

Komentar