Infografis
Selain peningkatan protokol kesehatan dan larangan berpergian di dalam dan luar negeri, DPR sekaligus membatasi kehadiran fisik di Kompleks Parlemen.
"Tingkat kehadiran di DPR RI akan dikurangi hingga 20 hingga maksimal 25 persen saja. Dan keseluruhan kehadiran, baik itu anggota, TA, maupun staf pendukung yang lain," ujar Dasco.
Parlemen Dilanda Covid-19
Sebelumnya, belasan anggota DPR positif Covid-19. Jumlah itu kemungkinan masih bisa bertambah lantaran proses tracing masih dilakukan. Selain anggota DPR, staf, petugas keamanan hingga PNS yang bekerja di Parlemen juga ikut terpapar.
Hal itu diketahui berdasarkan catatan sementara jumlah orang yang terpapar Covid-19 di DPR. Catatan itu disampaikan melalui Sekjen DPR Indra Iskandar.
"Ini saya sampaikan saja untuk mulai dari mulai tenaga ahli itu yang tercatat ini belum semua yang dilaporkan kepada kami karena masih di trace oleh Satgas Covid kita,
"Tapi ini hari ini tenaga ahli ada 11 orang, untuk PPN terdiri pamdal dan (pegawai) TV Parlemen ada 7 orang, kemudian PNS 17 orang, kemudian yang tercatat sampai hari ini untuk anggota DPR ada 11 orang," kata Indra di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6/2021).
Sebelumnya Indra mengatakan tidak ada lockdown yang dilakukan di Kompleks Parlemen, kendati sejumlah anggota, staf positif Covid-19. Ia mengatakan kegiatan dan agenda DPR juga tetap berlangsung walau dibuat dengan mekanisme berbeda.
Terkait penyebutan lockdown untuk di Komisi I dan Komisi VIII, Indra berujar pimpinan DPR menyepakati bahwa itu bukan lockdown melainkan penundaan rapat. Penundaan itu dilakukan imbas dari sejumlah pihak terkait di dua komisi itu yang terpapar Covid-19.
Baca Juga: DPR Komisi III Kunjungan Spesifik ke Lapas Tangsel
"Kita sepakati dengan fraksi-fraksi jadi walaupun sebaran terkena positif atau reaktif Covid itu ada di beberapa komisi dan semuanya, termasuk dari unsur pengamanan, ASN, dari cleaning service, TA dan semua ada di beberapa komisi sebarannya, tentu kegiatan Dewan tetap berlangsung karena ada tugas konstitusional yang harus diselesaikan masa persidangan ini," kata Indra di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (17/6/2021).
