“Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan, itu saja,” kata Jokowi pada Februari 2019.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pernah menegaskan partainya hanya menginginkan amendemen UUD 1945 terbatas dan tidak sampai membahas soal perubahan masa jabatan presiden. Hasto pada 2019 lalu, menilai masa jabatan presiden dua periode atau sepuluh tahun masih ideal.
“Sikap PDIP soal amandemen terbatas hanya terkait haluan negara mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kami tidak sependapat (penambahan masa jabatan), karena semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak 2 periode paling lama,” ujarnya. (Antara)
