Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan dirinya tidak setuju dengan adanya usulan menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat. Karena seharusnya, pejabat wajib berkorban untuk rakyat, bukan malah minta fasilitas.
"Ada yang usul agar pemerintah buat RS khusus pejabat. Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini para pejabat yang dapat amanah mengurus rakyat, wajib berkorban untuk rakyat," kata Mardani dalam cuitannya di Twitter @MardaniAliSera seperti dikutip Suara.com, Kamis (8/7/2021).
Mardani menilai, kalau pun ada rumah sakit seharusnya semua diperlakukan sama baik pejabat mau pun masyarakat. Ia mengatakan, memang harus diakui hari ini pejabat dan keluarganya banyak terkena Covid-19.
Namun hal tersebut, kata Mardani, tidak berbeda dengan kondisi masyarakat pada umumnya saat ini. Pasalnya, covid sendiri tidak pernah tebang pilih dalam menginfeksi.
"Banyak banget pejabat dan keluarganya yang terkena covid, sama juga banyak masyarakat yang terkena. Covid tidak tebang pilih, semua kedudukan sama dihadapan covid. Semua antri RS. Jangan lengah dan lelah untuk selalu laksanakan Prokes. Kita doakan semoga semua kembali sehat," tuturnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini meminta kepada pemerintah agar bisa adil dalam menyediakan fasilitas kesehatan. Ia menyarankan agar Indonesia meniru Thailand.
"Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan untuk semua dan harus adil. Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sederajat berkualitas dan terjangkau," tandasnya.
Usulan RS Khusus Pejabat
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Baca Juga: Tolak Keras Usulan RS Khusus Pejabat, Mardani PKS: Covid Tidak Tebang Pilih
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
