Pesan Arief Poyuono ke SBY dan Demokrat: Jangan Banyak Kritik Jokowi Tanpa Fakta!

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Rabu, 14 Juli 2021 | 14:59 WIB
Pesan Arief Poyuono ke SBY dan Demokrat: Jangan Banyak Kritik Jokowi Tanpa Fakta!
Presiden Jokowi saat bertemu dengan SBY di Istana Merdeka pada 2017 [BPMI Setpres]

Suara.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berserta jajarannya di Demokrat agar menghadirkan solusi dalam setiap penyampaian kritik ke pemerintah berkenaan dengan penanganan Covid-19.

Arief mengatakan, dirinya setuju bila kritik tidak boleh dibungkam serta pengkritiknya tak boleh mendapatkan ancaman. Namun, menurutnya kritikan tersebut harus berdasarkan fakta dan bisa hadirkan solusi.

"Tapi tolong kalau melakukan kritik dan evaluasi dengan fakta dan solusi yang bisa kita tawarkan pada pemerintah dan dengan semangat persahabatan antar anak bangsa, jangan dengan kebencian atau cerewet, semua kritik harus dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat," kata Arief kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Menurutnya, hal itu penting agar tak menimbulkan kebencian di tengah masyarakat lantaran adanya kritikan disampaikan tanpa fakta dan solusi.

Arief mengakui, memang saat ini pemerintahan Jokowi keteteran mengahadapi pandemi Covid-19. Namun ia mengklaim bukan berarti pemerintahan tak melakukan apa-apa.

"Gimana enggak panik dimana penanganan penanggulangan masyarakat yang terkena covid banyak yang tidak terlayani dengan baik, rumah sakit penuh, oksigen kurang dan tidak tersedia," tuturnya.

Belum lagi, kata Arief soal kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang 6 minggu. Menurutnya, hal itu bukan tidak mungkin berpotensi merusak perekonomian.

Lebih lanjut, Arief meminta SBY dan jajarannya di Demokrat tak terus melakukan kritik tanpa didasari fakta. Ia kemudian menyinggung ketika SBY sedang berkuasa beberapa tahun lalu.

"Saya ingatkan juga ke Pak SBY dan barisannya jangan juga terlalu banyak mengkritik pemerintah Jokowi tanpa fakta,  biarkan saja mereka bekerja, karena kritikan SBY juga kadang tidak berkaca di saat SBY menjadi penguasa seperti apa juga perlakuannya pada masyarakat yang mengkritik pemerintahan SBY," tuturnya.

"Sudah sekarang saatnya kita bahu membahu, berbuat apa yang kita bisa untuk meyelamatkan bangsa dan negara," sambungnya.

Kritik Ibas-AHY

Sebelumnya, dua putra SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan kritik kepada pemerintah soal penanganan Covid-19.

Pertama Ibas menyampaikan, Covid-19 makin mengganas. Ia mengaku, khawatir jika sampai Indonesia disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya.

Kedua, AHY  mempertanyakan peluang Indonesia keluar dari situasi mengganasnya Covid-19. Ia menyayangkan terus terciptanya rekor buruk terkait angka penyebaran Covid di Tanah Air.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Cendekiawan Muslim Kritik Jokowi: Kesalahannya Beri Kendali Pandemi pada Luhut

Cendekiawan Muslim Kritik Jokowi: Kesalahannya Beri Kendali Pandemi pada Luhut

Sumsel | Rabu, 14 Juli 2021 | 13:40 WIB

Covid-19 Makin Ganas, Kebijakan Pemerintah Kian Panas

Covid-19 Makin Ganas, Kebijakan Pemerintah Kian Panas

Your Say | Rabu, 14 Juli 2021 | 13:24 WIB

Presiden Luncurkan Paket Obat Covid-19 Gratis pada 15 Juli

Presiden Luncurkan Paket Obat Covid-19 Gratis pada 15 Juli

Sumut | Rabu, 14 Juli 2021 | 12:52 WIB

Besok, Presiden Jokowi Luncurkan Paket Obat Gratis Pasien COVID-19

Besok, Presiden Jokowi Luncurkan Paket Obat Gratis Pasien COVID-19

Lampung | Rabu, 14 Juli 2021 | 12:16 WIB

Terkini

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:18 WIB

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:09 WIB

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB