Rencana PDIP-PSI Interpelasi Anies Dinilai Politis, KAHMI: Jangan Bikin Gaduh!

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 19 Agustus 2021 | 18:52 WIB
Rencana PDIP-PSI Interpelasi Anies Dinilai Politis, KAHMI: Jangan Bikin Gaduh!
Gubernur Jakarta Anies Baswedan (kanan batik biru) melihat mobil listrik di lintasan balap Formula E di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. ANTARA/HO-Instagram/@aniesbaswedan/aa.

Suara.com - Majelis Wilayah Korps Alumnis Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jaya ikut angkat bicara mengenai rencana pengguliran hak interpelasi yang dilakukan fraksi PSI dan PDIP di DPRD DKI Jakarta. KAHMI menilai rencana itu hanya membuat gaduh.

Sekretaris Umum Kahmi Jaya, Moehammad Amin, mengatakan pengguliran hak interpelasi terhadap Anies terkait penyelenggaraan Formula E dinilai politis. Kedua fraksi yang menginisiasi itu dinilai hanya ingin menjatuhkan Anies.

Jika memang ingin menanyakan rinci mengapa Anies ingin menggelar ajang balap mobil listrik itu pada 2022, bisa dilakukan dengan cara lain. Salah satunya dengan memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan pihak terkait lainnya.

"Bisa ditanyakan dengan cara lain, lah. Kalau ini jelas ingin jatuhkan Pak Anies. Biarkan Anies fokus penanganan Covid-19, jangan buat gaduh, lah," kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8/2021).

Menurut Amin, Anies saat ini harus fokus pada penanganan Covid-19 di ibu kota. Terlebih lagi saat ini Jakarta sudah masuk zona hijau.

"Sehingga jangan lagi ada kegaduhan politik yang bisa membuat warga Jakarta tidak tenang," katanya.

Selain itu, program vaksinasinya sudah melebihi target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penanganan masih berlanjut kepada masyarakat dengan harus menuntaskan pembagian bantuan sosial bagi warga terdampak.

"Makanya, saya katakan interplasi ini politis ingin jatuhkan Anies. Saya anggap PSI kegenitian, lah. Jangan buat kegaduhan lah. Warga Jakarta sedang sulit. Kami akan pasang badan untuk Anies Baswedan," jelasnya.

Diteken Belasan Dewan

Sebanyak 15 anggota DPRD Jakarta sebelumnya telah menandatangani pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait isu Formula E.

Syarat terwujudnya hak interpelasi Formula E tersebut adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50 persen tambah 1 dari seluruh anggota dewan.

"Berarti harus ada 54 orang yang hadir. Kemudian harus ada 28 anggota dewan pada rapat paripurna yang menyetujui penggunaan hak interpelasi," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anies Sebut 3 Juta Warga ber-KTP DKI Belum Divaksin, Bakal Dibujuk Ibu-ibu PKK

Anies Sebut 3 Juta Warga ber-KTP DKI Belum Divaksin, Bakal Dibujuk Ibu-ibu PKK

News | Kamis, 19 Agustus 2021 | 17:00 WIB

Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil, Anies: Hadiah Kemerdekaan

Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil, Anies: Hadiah Kemerdekaan

News | Kamis, 19 Agustus 2021 | 15:43 WIB

F-PAN DPRD DKI Ragu Persoalan Formula E Jadi Objek Interpelasi Akan Terealisasi

F-PAN DPRD DKI Ragu Persoalan Formula E Jadi Objek Interpelasi Akan Terealisasi

Jakarta | Kamis, 19 Agustus 2021 | 15:00 WIB

3 Juta Warga DKI Belum Divaksin, Anies: Mereka Jarang Keluar Rumah

3 Juta Warga DKI Belum Divaksin, Anies: Mereka Jarang Keluar Rumah

News | Kamis, 19 Agustus 2021 | 14:30 WIB

3 Juta Warga KTP Jakarta yang Belum Vaksin Banyak Berdiam Diri di Rumah

3 Juta Warga KTP Jakarta yang Belum Vaksin Banyak Berdiam Diri di Rumah

Surakarta | Kamis, 19 Agustus 2021 | 14:00 WIB

Terkini

Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!

Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 00:05 WIB

Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media

Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 23:11 WIB

Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara

Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:45 WIB

Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis

Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:32 WIB

Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!

Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:22 WIB

Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja

Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:06 WIB

Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah

Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:52 WIB

KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar

KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:38 WIB

KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA

KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:27 WIB

Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi

Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:15 WIB