Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelaksanaan Pemilu 2009 yang kala itu dimenangkan Partai Demokrat. Dia berbicara soal adanya tindakan menghalalkan segala cara hingga menarik elemen KPU menjadi pengurus partai pada masa tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Irwan justru balik menyinggung Hasto dengan meminta Sekjen PDIP tersebut untuk fokus membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja mencari tersangka kasus suap yang kekinian buron Harun Masiku.
"Hasto tidak perlu ingat yang jauh lampau. Ingat dan bantu KPK temukan Masiku saja. Itu konkret bagi negara," katanya kepada wartawan pada Rabu (25/8/2021).
Irwan mengatakan, sebagai pihak yang kalah dalam Pemilu 2009 sangat menyakitkan dan ada banyak alasan untuk tidak menerimanya.
Menurutnya, kemenangan Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 sudah sah dan sesuai konstitusi.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menyebutkan tak menemukan kecurangan.
"Justru Pemilu 2019 kemarin saat mereka berkuasa dugaan kecurangan juga banyak. Demokrat bisa menerima dan menghormati kerangka hukum pemilu," tuturnya.
Nostalgia 2009
Sebelumnya, Hasto mengaku bernostalgia dengan nuansa saat menerima kunjungan Partai Gerindra di DPP PDI Perjungan.
Dia juga teringat dengan suasana di mana kedua partai itu berkoalisi saat mengusung pasangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009.
Hal itu dikatakan Hasto mengawali sambutannya saat menerima kunjungan dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan.
"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," kata Hasto, Selasa (24/8/2021).
Hasto mengatakan bahwa pengalaman Pemilu 2009 telah memberi pelajaran. Ia lantas menceritakan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimanipulasi.
"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT. Demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi yang menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi yang juga mengunakan hukum, aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu. Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," katanya.
TERPOPULER
