Golkar Jawa Timur Mulai Ancang-ancang Rebut Kemenangan Tahun 2024

Siswanto

Senin, 30 Agustus 2021 | 12:05 WIB
Golkar Jawa Timur Mulai Ancang-ancang Rebut Kemenangan Tahun 2024
Ilustrasi pemilu (VectorStock)

Suara.com - Partai Golkar Jawa Timur mulai ancang-ancang untuk merebut kemenangan di pemilu tahun 2024.

Ada tiga pendekatan yang akan mereka lakukan. Pertama, membangun persepsi positif kepada partai, menyiapkan calon anggota legislatif yang berkualitas, dan menyiapkan saksi yang loyal dan militan, kata  Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji dalam Rapat Koordinasi Daerah Badan Saksi Nasional di kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, Jalan A. Yani Surabaya, demikian laporan Beritajatim.

Selama ini, Partai Golkar sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk membangun citra partai.

Sarmuji berkata, “Partai telah juga telah melakukan banyak kegiatan mulai dari lomba-lomba, sosialisasi melalui medsos dan media cetak, online maupun elektronik serta vaksinasi. Fraksi juga kita minta untuk terjun lapangan. Itu semua dalam kerangka membangun citra positif partai. Semakin baik citra positif, elektabilitas partai akan naik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah persepsi.” 

Untuk itu, Sarmuji meminta dukungan semua ketua DPD mulai sekarang mencari calon anggota legislatif yang berkualitas.

“Apalagi kalau kita petakan, pengurus DPD provinsi kalau kita jadikan fungsionaris, sumber daya kita tidak cukup. Jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kuota caleg,” tuturnya.

Golkar juga membutuhkan saksi TPS yang memiliki loyalitas dan militansi tinggi. Saksi di pemilu tidak bisa hanya dengan membayar orang Rp100 ribu atau Rp200 ribu, tetapi minim jiwa berjuang.

“Jadi, mulai sekarang harus kita petakan dan kita inventarisir. Kalau masing-masing dapil ada empat caleg yang mau bekerja keras, Insya Allah kursi semua dapil akan bertambah,” kata Sarmuji yang juga anggota DPR.

Kepala BSN Partai Golkar Jawa Timur Hery Sugihono menambahkan rakorda diselenggarakan dalam rangka persiapan sekolah saksi yang akan diadakan di setiap kota-kabupaten seluruh Jawa Timur. Sekolah saksi akan dimulai awal Oktober 2021.

baca juga

Hakikat pemenangan pemilu maupun pilkada adalah perebutan suara di setiap TPS, untuk itu perolehan suara harus dijaga oleh saksi yang andal, katanya.

“Terus terang saya awalnya khawatir akan terjadi benturan dengan Pak Kodrat Sunyoto sebagai kepala bappilu. Itu karena saksi ini dulu menyatu dengan Bappilu. Oleh sebab itu, kami mohon Pak Ketua DPD dan Paksek untuk terus memberikan bimbingan kepada kami,” kata Hery.

Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak menekankan DPD Golkar harus serius.

“Saya minta DPD ll jujur. Kalau ditanya bagaimana saksi TPS, jawabnya selalu siap. Tapi ketika dicek lapangan, saksi tidak ada. Ironisnya, ketua DPD ll rajin menanyakan uang saksi. Bahkan, ada ketua DPD mengatakan kalau Rp100.000, saksi tidak mau. Ini aneh, ketua DPD kok ngomongnya seperti itu,” kata Sahat.

Sahat juga mengatakan sebagian nama yang diajukan oleh DPD ll setelah diverifikasi ternyata orangnya tidak ada. Kalaupun ada orangnya, ternyata bukan kader.

“Ada lagi kasus lain, uang saksi sudah diberikan ke DPD, ternyata tidak sampai ke petugas saksi TPS. Hal-hal begini, mana bisa Golkar menang. Ini harus disudahi. Kalau tidak mampu, DPD Golkar Provinsi akan mengevaluasi,” kata Sahat. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Golkar dan PKS Sepakat Dorong Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

Golkar dan PKS Sepakat Dorong Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

News | Selasa, 15 September 2026 | 14:02 WIB

'Silakan Proses Hukum', Respons Golkar Usai Fahd A Rafiq Terjaring OTT KPK

'Silakan Proses Hukum', Respons Golkar Usai Fahd A Rafiq Terjaring OTT KPK

News | Selasa, 15 September 2026 | 13:58 WIB

Golkar Rombak Susunan AKD DPR, Bamsoet Kini Jadi Anggota Biasa Komisi II

Golkar Rombak Susunan AKD DPR, Bamsoet Kini Jadi Anggota Biasa Komisi II

News | Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:11 WIB

Golkar Rombak Besar-besaran Pimpinan Komisi DPR, Ada Apa di Balik Rotasi Mendadak Ini?

Golkar Rombak Besar-besaran Pimpinan Komisi DPR, Ada Apa di Balik Rotasi Mendadak Ini?

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 13:17 WIB

Golkar Rombak Pimpinan AKD DPR, Agung Widyantoro Jadi Ketua Komisi X

Golkar Rombak Pimpinan AKD DPR, Agung Widyantoro Jadi Ketua Komisi X

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 11:37 WIB

Golkar Tampung Opsi Pilkada Tanpa Wakil untuk Cegah 'Pecah Kongsi'

Golkar Tampung Opsi Pilkada Tanpa Wakil untuk Cegah 'Pecah Kongsi'

News | Rabu, 12 Agustus 2026 | 14:45 WIB

Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah

Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah

News | Senin, 03 Agustus 2026 | 15:07 WIB

Golkar Buka Suara Soal Kepala Daerah Marak Kena OTT, Singgung Mahalnya Biaya Politik

Golkar Buka Suara Soal Kepala Daerah Marak Kena OTT, Singgung Mahalnya Biaya Politik

News | Senin, 03 Agustus 2026 | 14:52 WIB

Dinamika atau Ancaman? Ini Kata Sekjen Golkar soal Kaesang Incar Kursi DPR di Jateng

Dinamika atau Ancaman? Ini Kata Sekjen Golkar soal Kaesang Incar Kursi DPR di Jateng

News | Senin, 27 Juli 2026 | 20:20 WIB

Golkar Pertanyakan Efektivitas Kabinet Bayangan, Sarmuji: Siapa yang Menindaklanjuti?

Golkar Pertanyakan Efektivitas Kabinet Bayangan, Sarmuji: Siapa yang Menindaklanjuti?

News | Selasa, 21 Juli 2026 | 18:01 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×