Suara.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait menolak seluruh gugatan uji materiil soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK menjadi ASN sama sekali tidak mempengaruhi hasil temuan lembaganya.
Dalam temuan Komnas HAM, ada dugaan 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Menurut Anam, temuan Komnas HAM soal pelanggaran HAM dalam TWK tidak merujuk pada putusan MK dan MA.
"Pada prinsipnya itu tidak mempengaruhi (rekomendasi) Komnas HAM. Secara konsep MK dan MA itu normatif, Komnas HAM itu ngomong soal faktual. Dan memang apa yang dilakukan Komnas HAM kan memang tidak jadi rujukan apapun dalam dua putusan itu. Kalau jadi rujukan mungkin akan berbeda," kata Anam dihubungi, Jumat (10/9/2021).
Anam mengatakan bila ada pihak- pihak yang membandingkan temuan Komnas HAM dengan putusan MK dan MA sama sekali tidak berkesinambungan.
"Kalau ada yang mengatakan ini (putusan MA dan MK) kan lebih tinggi, tidak cocok. Masak apel Malang sama jeruk Medan dibandingin kan jauh, tidak bisa dibandingkan," ucapnya.
Lebih lanjut, Anam menjelaskan bahwa dalam konteks pengadilan ada namanya judex facti dan judex juris. Di mana judex facti, dia akan melihat fakta. Sedangkan, judex juris hanya mengukur norma. Untuk konteks kebijakan hukum soal TWK dalam gugatan di MK dan MA itu hanya mengukur norma.
"Jadi cuma norma. Dan Komnas HAM tidak mempersoalkan normanya. Kami itu mempersoalkan pelaksanaan dari Undang Undang itu tidak sesuai dengan tujuan Undang Undang."
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak seluruh permohonan keberatan hak uji materiil terhadap peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara alih status Pegawai KPK menjadi ASN dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digugat oleh pegawai KPK.
"Mengadili, menolak permohonan keberatan hak uji materil pemohon 1: Yudi Purnomo dan Pemohon II: Farid Andika," dikutip dari situs MA, Kamis (9/9/2021).
Adapun sidang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Supandi, serta dua anggota majelis Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono.
Adapun pertimbangan majelis hakim, bahwa perkom 1 tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 41 tahun 2020 dan UU KPK nomor 19 tahun 2019. Asesmen TWK dalam Perkom 1 tahun 2021 merupakan suatu sarana berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI tahun 1945.
"Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1 tahun 2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK para pemohon sendiri TMS (Tidak Memenuhi Syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah," isi putusan MA
TERPOPULER
