Luhut Minta Tjahjo Kumolo Masukkan Vaksinasi Jadi Target Kinerja ASN

Erick Tanjung, Stephanus Aranditio

Senin, 13 September 2021 | 23:10 WIB
Luhut Minta Tjahjo Kumolo Masukkan Vaksinasi Jadi Target Kinerja ASN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. (Youtube)

Suara.com - Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo untuk menggenjot vaksinasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Luhut bahkan mengusulkan agar vaksinasi menjadi target kinerja dari setiap ASN bertanggung jawab untuk menyukseskan program vaksinasi nasional.

"Karena vaksinasi ini menjadi penting, salah satu yang akan kami lakukan juga nanti itu kami minta tadi menteri PAN-RB untuk membuat target kinerja birokrasi itu untuk vaksinasi," kata Luhut dalam jumpa pers, Senin (13/9/2021).

Kepala dinas di instansi masing-masing baik di pusat maupun di daerah bisa mendorong bawahannya agar PPKM semakin bisa turun level.

"Jadi semua kepala dinas punya target untuk bisa jalan supaya juga turun level dari 4 ke 3,2,1, jadi semua punya tanggung jawab ramai-ramai," jelasnya.

Cakupan vaksinasi Covid-19 juga akan dimasukkan dalam indikator evaluasi penurunan level PPKM di Jawa-Bali. Jika cakupan vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia mencapai 40 persen, PPKM bisa turun dari level 3 ke level 2.

Lalu cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen, daerah bisa turun dari PPKM level 2 ke level 1. Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target diatas.

"Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level 3," tegasnya.

Pada pekan ini Bali turun ke level 3, sehingga hanya tersisa 3 kabupaten/kota yang masih berstatus PPKM Level 4.

baca juga

Sejumlah pelonggaran juga ditambah seperti pembukaan tempat wisata dan bioskop di daerah PPKM level 3 dan 2 akan dibuka dengan protokol kesehatan dan menggunakan aplikasi Pedulilindungi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) itu menyebut aturan detail dan daftar status PPKM daerah di Jawa Bali dapat dilihat dalam aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tiga Kunci Hidup Berdampingan dengan Covid-19 Versi Luhut

Tiga Kunci Hidup Berdampingan dengan Covid-19 Versi Luhut

News | Senin, 13 September 2021 | 23:04 WIB

Diperpanjang hingga 20 September, Naik-Turunnya Level PPKM Merujuk Cakupan Vaksinasi

Diperpanjang hingga 20 September, Naik-Turunnya Level PPKM Merujuk Cakupan Vaksinasi

Malang | Senin, 13 September 2021 | 21:43 WIB

Yey! Bioskop Kembali Dibuka untuk Daerah PPKM Level 3 dan 2, Ini Syaratnya

Yey! Bioskop Kembali Dibuka untuk Daerah PPKM Level 3 dan 2, Ini Syaratnya

Kaltim | Senin, 13 September 2021 | 21:08 WIB

Terkini

Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima Jangan Cuma Salaman! Publik Tunggu Nyali Tuntaskan Kasus Febrie

Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima Jangan Cuma Salaman! Publik Tunggu Nyali Tuntaskan Kasus Febrie

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:30 WIB

Penghentian Pendataan MBG oleh Kejaksaan Dipertanyakan, Diduga Ada Tarik Ulur Politik

Penghentian Pendataan MBG oleh Kejaksaan Dipertanyakan, Diduga Ada Tarik Ulur Politik

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:13 WIB

Skincare Kian Laris di TikTok Shop, BPOM Malah Temukan 9.042 Tautan Kosmetik Ilegal

Skincare Kian Laris di TikTok Shop, BPOM Malah Temukan 9.042 Tautan Kosmetik Ilegal

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:12 WIB

Jawab Kritik DPR, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Pendidikan 20 Persen Tak Diganggu

Jawab Kritik DPR, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Pendidikan 20 Persen Tak Diganggu

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:04 WIB

Detik-Detik Evakuasi Truk Towing yang Tersangkut JPO Tendean, Crane Besar Diterjunkan

Detik-Detik Evakuasi Truk Towing yang Tersangkut JPO Tendean, Crane Besar Diterjunkan

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:58 WIB

'Jangan Ada Dusta!', Pesan Menohok Jaksa KPK di Sidang Suap Bea Cukai Rp78 Miliar

'Jangan Ada Dusta!', Pesan Menohok Jaksa KPK di Sidang Suap Bea Cukai Rp78 Miliar

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:55 WIB

Rekayasa Lalu Lintas Imbas Penanganan JPO Tendean, Ini Rute Pengalihan Kendaraan

Rekayasa Lalu Lintas Imbas Penanganan JPO Tendean, Ini Rute Pengalihan Kendaraan

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:50 WIB

Donald Trump Resmi Kirim Surat ke Kongres AS, Perang Dimulai Kembali

Donald Trump Resmi Kirim Surat ke Kongres AS, Perang Dimulai Kembali

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:50 WIB

Di Balik Alih Status RUU Perampasan Aset, DPR Klaim Punya Cara Mempercepat Pembahasan

Di Balik Alih Status RUU Perampasan Aset, DPR Klaim Punya Cara Mempercepat Pembahasan

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:49 WIB

Lawan Narasi 'Lagi Apes', Jaksa KPK Siapkan 40 Saksi di Sidang Suap Bea Cukai

Lawan Narasi 'Lagi Apes', Jaksa KPK Siapkan 40 Saksi di Sidang Suap Bea Cukai

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:46 WIB

×