"Bukan utang pesangon yang seharusnya didahulukan dan dilindungi Undang-Undang," ucap Eddy.
Eddy menyebut, pihaknya melihat banyak kejanggalan dalam sidang tersebut. Misalnya, Merpati Nusantara Airlines yang berkantor di Jakarta, tetap di dalam sidang tertulis beralamat di Bandara Juanda Surabaya.
"Artinya, ada perubahan alamat kantor pusat yang tentunya diketahui pula oleh kementerian terkait. Karena MNA adalah BUMN," papar dia.
Eddy menjelaskan, keputusan sidang tersebut tidak mempunyai batas waktu yang pasti. Sebab, dalam salah satu klausulnya, Merpati Nusantara Airlines harus mempunyai Air Operator Certificate (AOC) -- syarat utama maskapai untuk terbang karena merupakan sertifikat pengoperasian dan sudah terbang kembali dengan grace periode tiga dan enam tahun untuk pembayaran kewajiban.
Tidak hanya itu, disebutkan investor yang masuk -- sebagaimana putusan perdamaian PKPU Merpati -- tidak jelas kredibilitasnya. Eddy menyebut, direkturnya pun masuk dalam status DPO pihak yang berwajib ketika proses PKPU berlangsung.
Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sementara proses PKPU dan putusannya ini merupakan produk hukum? Lebih lanjut, akibat proses PKPU tersebut, PPA akhirnya harus menggelontorkan dana sebesar 20 miliar lebih untuk biaya dalam proses PKPU," jelas Eddy.
Eddy membeberkan, di sisi lain, putusan perdamaian dalam proses PKPU itu sangat menguntungkan pihak Merpati Nusantara Airlines. Sebab, pihak Merpati Nusantara Airlines dapat menunda pembayaran kewajiban terhadap kreditornya.
"Semau dan selama yang diiinginkan dengan ketidakjelasan penyelesaian kewajiban sebagaimana tercantum di putusan perdamaian PKPU Merpati," ujar dia.
Tidak hanya itu, lanjut Eddy, ada juga lasus yang tidak kalah menyedihkannya. Pada 2015, dana pensiun dibubarkan oleh Dirut Merpati Nusantara Airlines. Selanjutnya, dibentuk tim likwidasi -- yang sampai sekarang aset-aset dana pensiun tidak berhasil dijual.
"Dan tim likuidasi tidak bisa dihububgi oleh perhimpunan purnabakti," papar Eddy.
Secara tegas, Eddy menyatakan jika dia dan rekan-rekannya meminta kejelasan mengenai hak. Pesangon yang belum dibayarkan itu, lanjut Eddy, guna menunjang hidup di masa tua.
"Kami hanya ingin kejelasan tentang hak kami sebagai eks karyawan untuk menunjang hidup kami di masa tua," tutup Eddy.
Minta Jokowi Turun Tangan
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menerima langsung aduan dari para eks pilot tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Beka menyatakan jika pihaknya secara resmi telah menerima aduan tersebut.
"Aduannya terkait dengan meminta perlindungan hukum dan juga pemenuhan hak-hak dari eks pilot ataupun karyawan Merpati Nusantara yang sudah sekian tahun belum bisa dipenuhi baik oleh perusahaan maupun negara," ungkap Beka.
TERPOPULER
