"Di antaranya kemampuan berkomunikasi kepada publik yang persuasif dan menggerakkan, responsif atas berbagai masukan dan kritik atas kebijakannya, serta bersikap santun kepada para pihak yang mencacinya," ujar Laode.
"Berdasar berbagai penilaian itu serta menimbang pilihan nama lainnya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera menyatakan dukungan penuh bagi pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dalam pilpres tahun 2024."
Deklarasi dukungan hari ini merupakan inisiatif pendukung Anies, kata Laode. Setiap warga negara yang hidup di negara hukum, katanya, mempunyai hak untuk menyatakan dukungan kepada tokoh tertentu.
Laode berkata, "Ini adalah inisiatif kami, kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Pak Anies tahu atau tidak."
"Ini kan negara demokrasi sah-sah saja. Jadi buat kami tidak ada masalah. Hari ini kami mendeklarasikan semoga hari-hari ke depan ada lagi kelompok-kelompok yang mendeklarasikan Anies sebagai presiden."
Sama seperti Laode, deklarator Dani Kusuma menekankan gerakan dukungan ini merupakan bagian dari menyiapkan landasan untuk Anies setelah tak menjadi gubernur nanti.
"Nggak ada urusan. Kami tidak ada urusan dengan Pak Anies. Pak Anies kerja saja sebagai gubernur. Kami relawan hanya menyiapkan landasan ketika Pak Anies sudah selesai dari jabatan sebagai gubernur."
Hal itu untuk merespons pesan Anies yang ingin berkeliling ke daerah-daerah setelah selesai menjabat gubernur.
"Pesan beliau cuma ingin berkeliling Indonesia. Nah landasannya kami siapin dari sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau, kita kerja untuk Indonesia," katanya.
Disebutkan, aliansi pendukung Anies sudah dibentuk sejak tahun 2018 dan sekarang sudah memiliki jaringan sampai di tingkat kelurahan dan desa.
Mereka mengatakan telah menyiapkan tim hukum di berbagai daerah untuk mengawal Anies, terutama di Jawa, Jakarta, dan Banten.
"Saya sudah membentuk tim hukum di seluruh Indonesia. Jadi target kami kalo di provinsi yg besar, saya bentuk 1 provinsi itu 100 advokat," kata Fayat dari tim hukum aliansi pendukung Anies.
"Jadi kita nanti kalau dipukul rata, tim hukum kami itu lebih dari 2.000 orang. Karena kita fokus pada provinsi yang besar, terutama di Jawa dan DKI serta Banten," katanya. [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER
