Belajar dari Kasus Azis Syamsuddin, TII: Perlu Adanya Reformasi Parpol di Indonesia

Suara.com - Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut menyeret mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azis Syamsuddin kini memasuki tahap persidangan. Mengomentari soal kasus tersebut, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai sosk Aziz telah memberikan tambahan catatan merah dalam korupsi politik di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Anto tersebut mengatakan kasus suap yang melibatkan Azis itu juga merusak jalannya demokrasi di Indonesia. Alasannya ialah korupsi politik akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Selain itu, korupsi politik juga ikut menurunkan kepercayaan dan kualitas DPR RI sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem demokrasi dalam menjalankan perannya.

Menurutnya, permasalahan korupsi politik itu harus dilihat dari hulu ke hilir. Bukan hanya dari persoalan tindakan hukum yang dilakukan pejabat politik, tetapi seharusnya juga melihat bagaimana pejabat politik itu dilahirkan dari sistem politik yang ada.

"Misalnya, dari kondisi partai politik hingga pengaturan pemilu. Oleh karena itu, paling awal yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong reformasi partai politik di Indonesia," kata Anto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10/2021).

Anto melihat reformasi yang paling mendasar ialah dengan mendorong penguatan internal partai untuk membuka ruang demokrasi dalam rekrutmen pejabat publik. Rekrutmen dikatakannya harus mengedepankan sistem meritokrasi dan kesetaraan gender.

Sehingga yang berjalan bukan hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok serta golongan dan pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek.

Selanjutnya ialah dengan mendorong partai-partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan membuka keuangan partai politik agar transparan dan akuntabel.

"Lebih jauh, partai politik juga harus berani memecat anggota maupun pengurus yang terbukti terlibat dan/atau melakukan korupsi," paparnya.

Anto menggarisbawahi bahwa kegagalan partai politik untuk berbenah diri akan berimbas pada kualitas demokrasi dan pemerintahan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Namun, jika partai politik berhasil melakukan reformasi, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang hadir untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

"Oleh karena itu, sudah selayaknya reformasi internal partai politik menjadi agenda utama demi memperkuat demokrasi dan menjaganya dari praktik korupsi politik di Indonesia."