Demokrat: Iklim Demokrasi Pemerintahan Jokowi Belum Menyamai Era SBY

Suara.com - Partai Demokrat menyampaikan sejumlah catatan kritis yang ditujukan kepada pemerintah menjelang 2024.

Pemerintahan Joko Widodo diharapkan dapat memperbaiki iklim demokrasi seperti yang pernah dicapai pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam refleksi akhir tahun Partai Demokrat yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra disebutkan, Partai Demokrat optimistis pemerintah dapat mencapainya.

"Selama ada niat baik dan sungguh-sungguh berusaha," kata Herzaky dalam laporan reporter Suara.com, Jumat (31/12/2021).

Herzaky menyebutkan buruknya iklim demokrasi ditandai dengan adanya rakyat yang semakin takut berbeda pandangan politik di muka publik.

Survei-survei, menurut Herzaky, sudah banyak membuktikan bahwa masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat atau mengkritik kebijakan pemerintah, berujung kriminalisasi, doxing, bahkan akun media sosialnya diretas.

Kedua, Herzaky menilai demokrasi Indonesia berjalan mundur dan berada di titik terendah dalam empat belas tahun terakhir, bahkan masuk dalam kategori demokrasi cacat, menurut beberapa lembaga kredibel internasional.

"Dari The Economist Intelligent Unit, lalu Freedom House, lembaga pemerhati Demokrasi dunia yang didirikan Eleanor Roosevelt, sampai ke The Australian University," kata Herzaky.

Indikator buruknya iklim demokrasi yang ketiga, kata Herzaky, tren kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia menurut Transparency International pemerintahan Joko Widodo, kini jeblok dan hanya naik satu poin dibandingkan dengan tahun pertama menjabat.

"Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY (2004-2014), berhasil naik 12 poin," tuturnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kata Herzaky, selama ini sering mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya menjaga iklim demokrasi.

"Demokrasi tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi dengan menabrak logika 'akal sehat rakyat.' Siapa yang berani melukai rasa kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, maka rakyat akan bangkit dan bersatu melawannya. Itulah rumus demokrasi yang sehat," kata dia.

Diapresiasi

Usai pidato kenegaraan dan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2021 lalu, anggota DPR Rachel Maryam menyampaikan apresiasi, terutama dalam komitmen membangun iklim demokrasi.

Rachel berharap pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bukan hanya sekedar narasi.

“Sehingga ke depan tidak perlu lagi ada tekanan-tekanan kepada siapapun yang ingin menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Semua orang bebas mengekspresikan kritik dan sarannya lewat media tulisan, lagu, jokes, gambar mural, dan sebagainya, yang penting tidak anarkis,” ujar Rachel dalam laporan Antara.

Rachel juga mengapresiasi enam fokus utama dalam pidato RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden. Misalnya, salah satu poin menyebutkan pemerintah akan melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Ia berharap apa yang disampaikan melalui pidato Presiden Jokowi benar-benar terealisasi secara faktual.

“Saya di DPR akan ikut mendukung dan mendorong agar fokus utama ini bisa berjalan,” kata Rachel.

Dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Presiden menyadari ada banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa pemerintah selesaikan.

“Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat," kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengatakan kritik yang bersifat membangun memang penting dan pemerintah akan menjawabnya dengan pemenuhan tanggung jawab seperti yang diharapkan rakyat.

PKS soroti janji Presiden

Dalam catatan akhir tahun, anggota DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai sejumlah janji yang pernah disampaikan Jokowi dalam kepemimpinan periode kedua belum terealisasi hingga 2021.

Pertama janji menyusun kabinet yang ramping. Janji ini pernah disampaikan menjelang pemilu 2014.

Bukhori menyontohkan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang mengatur jabatan wakil menteri sosial.

Menurut Bukhori selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri belum mendesak.

Menteri Sosial Tri Rismahari ini, kata Bukhori, pernah mengatakan posisi wakil menteri di Kementerian Sosial bukan keinginannya, melainkan kewenangan Presiden.

"Walhasil, posisi wamen ini patut dipersoalkan, karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi yang semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu, yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping," kata Bukhori dalam laporan reporter Suara.com.

Kedua, komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi dinilai masih lemah.

Pencopotan dua menteri Kabinet Indonesia Maju karena terjerat korupsi pada tahun 2021 disebut Bukhori menjadi pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan Jokowi.

"Kasus korupsi bansos dan suap benur di saat pandemi barangkali menjadi sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh rezim dalam kaleidoskop 2021. Publik sulit melupakan peristiwa yang memalukan dan menyakiti hati itu," katanya.

Ketiga, janji tidak menambah utang baru. Janji ini disampaikan ketika maju sebagai calon presiden pada 2014.

Menurut penilaian Bukhori, memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, utang negara justru semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan.

"Proyek mercusuar pemerintah yang berdampak pada bertambahnya beban utang negara bertolak belakang dengan janji Presiden yang pernah diucapkan. Nafsu untuk meninggalkan warisan pembangunan semestinya tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat maupun generasi mendatang akibat tumpukan utang yang kian menggunung," tuturnya.

Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 1 tahun 2021, BPK memberi peringatan atas lonjakan utang pemerintah yang hingga akhir tahun 2020 menyentuh Rp6.074,56 triliun.

BPK menilai kerentanan utang pemerintah telah melewati batas rekomendasi IMF mengingat rasio utang terhadap pendapatan pemerintah berada di atas ambang batas wajar, yakni 46,7 persen. Padahal, idealnya adalah 30 persen. [rangkuman laporan Suara.com]