Tolak Presidential Threshold 20 Persen, Demokrat: untuk Apa Pemilu Kalau Perkuat Oligarki?

Suara.com - Partai Demokrat semakin keras menyuarakan untuk melawan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen. PT jika terus dipaksakan disebut hanya menunjukkan kehendak oligarki.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan Pemilu itu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di negara demokrasi, bukan memperkuat oligarki. Menurutnya, esensi Pemilu adalah rakyat yang menentukan siapa pemimpin negeri dan mengevaluasi pimpinan nasional sebelumnya.

"Jangan kemudian hak rakyat yang hanya didapat lima tahun sekali ini pun, lalu digergaji, bahkan berupaya diamputasi. Rakyat seharusnya disuguhi banyak alternatif calon pemimpin nasional yang punya kualitas luar biasa. Bukan pilihan terpaksa karena disodorkan hanya dua pasang calon oleh kelompok oligarkis," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (7/1/2022).

Menurutnya, kekinian Indonesia memiliki stok calon pemimpin nasional di 2024. Ia menyebut calon pemimpin dari ketua umum partai dan kepala daerah.

"Banyak calon pemimpin nasional dari ketua-ketua umum partai politik seperti Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, atau Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dari kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar, Khofifah, dan dari menteri seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan nama-nama lainnya," ungkapnya.

Herzaky menegaskan, adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen jika terus dipaksakan, menunjukkan kehendak oligarki yang diperjuangkan, bukan justru kedaulatan rakyat.

Ia mengatakan, presidential threshold menggunakan hasil pileg lima tahun sebelumnya tidak masuk di akal. Hal itu, kata dia, sudah tidak relevan menggunakan ambang batas presiden, karena pileg dan pilpres kini serentak.

"Bukan lagi terpisah. Alasan penguatan sistem presidensial yang dulu digunakan untuk mengadakan ambang batas presiden 20 persen, sudah gugur dengan sendirinya," tuturnya.

"Calon presiden dan calon wakil presiden yang maju berlaga seharusnya adalah yang mewakili kekuatan terkini karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak. Bukan yang mewakili kekuatan politik lima tahun sebelumnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, dalam lima tahun peta politik nasional berubah sangat signifikan. Hanya menurutnya, mereka terus memaksakan ambang batas presiden 20 persen untuk dipertahankan.

"Karena itulah, Partai Demokrat mendukung penuh perjuangan berbagai elemen masyarakat yang mengajukan judicial review ke MK terkait ambang batas presiden 20 persen. Kita percaya, hakim-hakim MK akan memutuskan sesuai dengan hukum dan berharap ambang batas 20 persen bisa dibatalkan," imbuhnya.

"Mari kita bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap ambang batas 20 persen ini. Kedaulatan rakyat di Pemilu 2024 harus kita perjuangkan. Untuk apa Pemilu kalau bukan untuk mewujudkan Kedaulatan Rakyat, dan malah perkuat Oligarki?."