Dinilai Rasis, Eks Tapol Papua Minta Film Si Tikam Polisi Noken Dicabut: Kapolda Harus Minta Maaf

Bangun Santoso, Stephanus Aranditio

Senin, 07 Februari 2022 | 08:49 WIB
Dinilai Rasis, Eks Tapol Papua Minta Film Si Tikam Polisi Noken Dicabut: Kapolda Harus Minta Maaf
Eks Tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait menilai Polda Papua telah melakukan diskriminasi terhadap orang Papua melalui trailer film berjudul Si Tikam Polisi Noken.

Ambrosius mengatakan, film tersebut menunjukkan seolah-olah polisi datang sebagai pahlawan bagi orang Papua, padahal kenyataannya bertolak belakang.

"Film ini hanya menggambarkan seolah-olah Aparat TNI-Polri selama ini menjadi pahlawan di tanah Papua, dan menutup mata terhadap pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua yang banyak menimbulkan banyak korban jiwa dan belum dituntaskan oleh negara," kata Ambrosius kepada Suara.com, Senin (6/2/2022).

Dia mengungkit kasus rasisme terhadap mahasiswa di asrama Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang tahun 2019 yang bermula dari ulah para aparat bersama organisasi masyarakat.

Lalu perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Obby Kogoya di depan asrama Papua di Yogyakarta pada 2016 yang kepalanya diinjak aparat.

Kemudian kasus Biak Berdarah 1998, kasus Wasior Berdarah 2001, kasus Wamena Berdarah 2003, hingga Kasus Paniai Berdarah 2014.

"Film ini menunjukan watak aparat dalam memandang problem papua yang kaku, sebab selama ini orang papua mengalami banyak diskriminasi dilakukan oleh aparat itu sendiri," tegasnya.

Oleh sebab itu, Ambrosius mendesak film Si Tikam Polisi Noken tidak ditayangkan karena mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua.

"Gaya superior aparat maupun pemerintah Jokowi selama ini terlihat dengan jelas melalui film ini, Kapolda Papua harus segera meminta maaf kepada orang Papua, dan penghentian pemutaran film rasis tersebut," tutup Ambrosius.

baca juga

Diketahui, Polisi membuat film berjudul Si Tikam Polisi Noken, film ini menuai kritik karena diduga mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua yang digambarkan sebagai suku yang primitif dan radikal.

Film yang diproduksi oleh Polda Papua ini rencananya akan tayang perdana pada tanggal 10 Februari 2022 serentak di bioskop seluruh indonesia.

Namun, trailer Si Tikam Polisi Noken berdurasi 1.39 menit yang dirilis sejak 28 Agustus 2021 itu dinilai rasis dan mendiskriminasi orang Papua.

"Di sini baru-baru ini terjadi konflik perang suku, salah satunya adalah Suku Waro dan Suku Wolagma, suku yang primitif dan radikal," kata salah satu peran polisi di trailer tersebut.

Trailer film buatan sutradara Komisaris Besar Ade Djaja Subagja yang juga menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polda Papua ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, film ini mengangkat kisah nyata saat perang suku di Papua yang diselesaikan dengan mengedepankan polisi dari putra asli Pegunungan tengah Papua untuk menjadi penengah antar suku.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sebut Suku Di Papua Primitif Dan Radikal, Film Buatan Polri Ini Dianggap Rasis, Polda Papua: Itu Kisah Nyata

Sebut Suku Di Papua Primitif Dan Radikal, Film Buatan Polri Ini Dianggap Rasis, Polda Papua: Itu Kisah Nyata

News | Minggu, 06 Februari 2022 | 09:48 WIB

Eks Tapol Sebut Ganti Nama Operasi Damai Cartenz Tak Akan Ubah Situasi di Papua

Eks Tapol Sebut Ganti Nama Operasi Damai Cartenz Tak Akan Ubah Situasi di Papua

News | Selasa, 11 Januari 2022 | 15:45 WIB

Soal Operasi Damai Cartenz, Ambrosius: Orang Papua Sudah Resah Hidup dalam Tekanan Militer

Soal Operasi Damai Cartenz, Ambrosius: Orang Papua Sudah Resah Hidup dalam Tekanan Militer

News | Selasa, 11 Januari 2022 | 15:00 WIB

Sambangi Komnas HAM, Eks Tapol Papua Klaim Banyak Kasus Kekerasan Aparat Tak Diproses

Sambangi Komnas HAM, Eks Tapol Papua Klaim Banyak Kasus Kekerasan Aparat Tak Diproses

Kalbar | Kamis, 18 November 2021 | 19:23 WIB

Sebut Kronologi Penganiayaan Versi Polisi Berbeda, Aktivis Papua Takut Dikriminalisasi

Sebut Kronologi Penganiayaan Versi Polisi Berbeda, Aktivis Papua Takut Dikriminalisasi

News | Kamis, 18 November 2021 | 17:34 WIB

Kronologi Penganiayaan Versi Polisi Janggal, Eks Tapol Papua Audiensi dengan Komnas HAM

Kronologi Penganiayaan Versi Polisi Janggal, Eks Tapol Papua Audiensi dengan Komnas HAM

News | Kamis, 18 November 2021 | 16:47 WIB

Bisakah Kasus Dugaan Politikus dan Pejabat Perkosa Empat Murid SMA Dibongkar?

Bisakah Kasus Dugaan Politikus dan Pejabat Perkosa Empat Murid SMA Dibongkar?

News | Senin, 13 September 2021 | 15:19 WIB

Terkini

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 00:04 WIB

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:46 WIB

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:37 WIB

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 22:05 WIB

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50 WIB

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:06 WIB

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:49 WIB

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:36 WIB

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:29 WIB

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:08 WIB

×