Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut gesekan di Desa Wadas, kemarin, justru terjadi antara warga yang pro dan kontra penambangan batu andesit untuk rencana pembangunan Bendungan Bener.
"Pada proses keamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan," ujar Mahfud dalam jumpa pers, Rabu (9/2/2022).
Kehadiran aparat keamanan di Desa Wadas, kata Mahfud, hanya untuk melakukan pengamanan terhadap warga yang pro dan kontra.
Situasi di Desa Wadas dalam keadaan tenang dan damai, kata Mahfud, tidak mencekam seperti yang digambarkan oleh media sosial.
"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan terkadi suasana mencekam di Wadas itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana digambarkan, terutama seperti yang digambarkan di media sosial karena Wadas dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini," kata dia.
Jika tidak percaya dengan keadaan di Desa Wadas yang damai dan tenang, Mahfud menyarankan untuk datang ke sana.
"Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja terbuka tempat itu," kata Mahfud.
Mahfud juga mengatakan seluruh warga yang sebelumnya diamankan di Polres Purworejo, sekarang sudah dibebaskan
"Situasi di Desa Wadas sekarang normal dan kondusif, seluruh warga yang sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semua sehingga semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada korban atau penyiksaan," katanya.
Baca Juga: IPW Desak Komnas HAM Telusuri Dugaan Pelanggaran HAM yang Dilakukan Polisi Terhadap Warga Wadas
Minta jangan terprovokasi
Mahfud meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh berbagai tayangan terkait situasi di Desa Wadas yang banyak beredar di media sosial.
Menurut Mahfud, tayangan yang menunjukkan perlakuan tidak menyenangkan aparat kepada warga Desa Wadas merupakan bentuk framing atau upaya menggiring opini publik.
“Pemerintah mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan informasi yang dihimpun saat rapat bersama sejumlah pejabat terkait menunjukkan tidak ada kejadian aparat mengangkut paksa warga sebagaimana ditunjukkan dalam tayangan yang diunggah di media sosial.
Mahfud menggelar dua rapat, yang pertama bersama Komnas HAM dan kedua bersama pejabat utama Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng, Pangdam Diponegoro, dan Kabinda Jateng.
