Infografis
Suara.com - Associate Profesor Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof Sulfikar Amir meragukan alasan pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) demi pemerataan ekonomi.
Sulfikar mengatakan, alasan kepindahan ibu kota demi pemerataan ekonomi tidak rasional karena belum ada kajian akademis yang memperkuat alasan pemerintah itu.
"Saya belum melihat satupun model atau satu rumus, atau simulasi yang menunjukan bahwa ketika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kaltim, dengan serta merta terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di luar Jawa. Saya belum lihat modelnya," kata Sulfikar dalam diskusi Kosadata, Kamis (3/3/2022).
Hal tersebut menurutnya sudah banyak disampaikan akademisi dan ahli yang menyebut belum ada urgensinya pemindahan IKN dilakukan sekarang, terlebih perekonomian tengah dihajar Pandemi Covid-19.
"Kita sudah tahu bahwa pemindahan ibu kota dalam masa pandemi itu adalah bukan kebijakan yang arif, karena situasi ekonomi, kesehatan publik yang belum memungkinan pemeirntah Indonesia melakukan proyek berskala besar dan jangka panjang," ucapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan alasannya memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Presiden Ketujuh RI itu menyatakan ada alasan historis, ekonomi, dan sosial yang melatari pemindahan IKN. Menurutnya, Presiden Pertama RI Bung Karno memulai gagasan besar itu.
Proklamator RI tersebut memutuskan IKN RI berada di Palangkaraya. Namun, kondisi saat itu belum memungkinkan pemindahan IKN. Selain itu, pemerintah juga memiliki misi pemerataan ekonomi di Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
"Bukan sekadar memindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua, bisa ke sana, bisa ke sini, artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," kata Jokowi saat Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: Bappenas Ungkap Jumlah Penduduk IKN Nusantara akan Mencapai 1,9 Juta Orang di Tahun 2045
Jokowi juga menjelaskan 56 persen populasi Indonesia berada di Jawa. Pemerintah pun harus memikirkan upaya mencegah populasi tidak menumpuk di satu wilayah.
