Suara.com - Sebanyak 1.240 rumah terverifikasi rusak berat akibat gempa M6,1 di Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (25/2/2022) lalu.
Pemerintah daerah kini mengakhiri status tanggap darurat dan masuk ke masa pemulihan selama 90 hari, terhitung mulai 11 Maret hingga 8 Juni 2022.
Status ini ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat melalui keputusan nomor 188.45/170/BUP-PASBAR/2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Pemulihan Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat.
"Pada periode transisi ini, sistem komando penanganan darurat tetap melaksanakan fungsinya kepada warga terdampak, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana atau pun perlindungan kelompok rentan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumat (11/3/2022).
Di samping itu, upaya lain akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital, perbaikan awal sosial-ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.
Pemerintah daerah telah memulai untuk membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 25 unit.
Huntara tersebut berada di Jorong Tanjung Beruang, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Pembangunan ini didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Pasaman Barat dan TNI.
Sebelumnya, Pasaman Barat menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai dari 25 Februari 2022 hingga berakhir pada 10 Maret 2022.
Sementara itu, berdasarkan perkembangan data terkini di Pasaman Barat pada Jumat (11/3/2022), pukul 06.30 WIB, tercatat total rumah rusak mencapai 2.993 unit.
Baca Juga: Pasaman Barat Kembali Dilanda Longsor, Akses Transportasi Terputus
Rincian kerusakan sebagai berikut, rumah rusak berat (RB) 1.240 unit, rusak sedang (RS) 703 dan rusak ringan (RR) 1.050.
Kerusakan lain yaitu pada fasilitas pendidikan dengan rincian RB 19 unit, RS 14 dan RR 42.
Pada fasilitas kesehatan terdampak tercatat RB 6 unit, RS 5 dan RR 7, kemudian pada fasilitas tempat ibadah RB 22 unit, RS 7 dan RR 11, serta fasilitas kantor pemerintah tercatat RS 9 unit dan RR 29.
Pada masa transisi masih memberikan pelayanan kepada warga terdampak karena sebanyak 3.979 orang masih mengungsi.
Dinas kesehatan setempat secara rutin melakukan pengecekan kesehatan kepada mereka yang masih berada di pos pengungsian, seperti di Nagari Kajai.
BNPB terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah pada masa transisi ini, seperti sinkronisasi data kerusakan rumah dan fasilitas terdampak lainnya.
