Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disebut akan melakukan penggantian gorden lengkap dengan blind. Anggaran puluhan miliar disiapkan untuk penggantian itu.
Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id, proyek yang menelan anggaran miliar ini diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'. Tak tanggung-tanggung, DPR mengalokasikan anggaran mencapai Rp 48,7 miliar hanya untuk membeli gorden.
1. Tahap Evaluasi Tender
Biaya penggantian gorden dan blind yang mencapai puluhan miliar ini disebut akan diambil dari APBN tahun 2022.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000 (Rp 48,7 miliar). Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84 (Rp 45,7 miliar)," bunyi tulisan pada situs LPSE.
Dalam situs LPSE juga tertulis perkembangan tahap tender penggantian gorden dan blind di DPR RI. Tahap tender saat ini adalah evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
2. Diikuti oleh 49 Peserta Tender
Tender penggantian gorden DPR itu tercatat diikuti sebanyak 49 peserta. Tender ini diberi kode 732087.
Sementara itu, lokasi pekerjaan penggantian gorden tertulis di Jl. DPR dalam Tim No 12 RT 12 RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Gorden hingga Pengharum Ruangan, Ini Sederet Anggaran DPR yang Totalnya Miliaran Rupiah
3. Gorden Sudah Berusia 7 Tahun
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait persoalan gorden sebesar Rp 48,7 miliar. Ia menyebut seluruh gorden yang terdapat di rumah dinas anggota DPR sudah berusia 7 tahun dan belum kunjung diganti hingga kini.
Bahkan, Dasco mengungkapkan adanya beberapa rumah dinas anggota DPR yang tidak memakai gorden sama sekali sejak tahun 2015.
Dasco pun tak menampik bahwa ada sejumlah anggota DPR yang tidak tinggal di rumah dinasnya. Akan tetapi, ia bersikukuh semua gorden tetap harus diganti dengan yang baru.
Terkait angka anggaran yang fantastis, Dasco menganggap harga gorden semua rumah dinas tidak mahal sebab sudah dihitung dengan pajak dan memiliki spesifikasi yang tinggi.
4. Menjadi Trending Topic di Twitter
- 1
- 2
BERITA TERKAIT
Dua UU Haji Akan Direvisi, DPR Fokus Wujudkan Ekosistem Haji yang Adaptif
10 Juni 2025 | 10:58 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI