Suara.com - Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon mengklaim dia telah memperingatkan para pejabat Australia tahun lalu bahwa China sedang merundingkan pakta militer yang dapat mengizinkan pangkalan didirikan di negara Pasifik yang berlokasi strategis itu.
Berita tentang rancangan perjanjian tersebut menimbulkan kekhawatiran yang terus bertambah, dengan seorang analis memperingatkan bahwa China juga bisa melakukan hal serupa di Papua Nugini.
Dalam sebuah wawancara dengan ABC, Matthew Wale, yang memimpin Partai Demokrat, mengatakan dia pernah memperingatkan para pejabat Australia pada awal Agustus tahun lalu bahwa China kemungkinan akan mencoba hadir secara militer di Kepulauan Solomon.
"Saya telah memberi tahu Komisaris Tinggi dan pejabat Australia bahwa ini akan segera terjadi, bahkan sejak tahun lalu. Semua indikasinya sudah ada dan Pemerintah Australia tidak melakukan apa-apa, jadi saya sangat kecewa pada Pemerintah Australia,” katanya.
Matthew adalah seorang politikus di Kepulauan Solomon dan pemimpin Partai Demokrat Kepulauan Solomon.
Pada bulan November, Australia mengerahkan pasukan dan polisi ke Honiara untuk membantu mengatasi kerusuhan anti-pemerintah, tetapi pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) khawatir China juga memberikan bantuan.
Matthew menyarankan agar Australia bergerak untuk memperkuat perjanjian keamanan bilateral dengan Kepulauan Solomon agar membantu menghentikan pakta keamanan China.
"Kami telah mendapat manfaat dari perjanjian dengan Australia, dan apa yang tidak dapat disebutkan dalam perjanjian mungkin itu harus didiskusikan dengan Australia dan Selandia Baru daripada membuat perjanjian yang sama sekali baru dengan China."
Seorang juru bicara Pemerintah Australia mengatakan kepada ABC "pejabat Australia secara rutin terlibat dengan para pemangku kepentingan di Kepulauan Solomon mengenai isu-isu yang menarik bagi Australia dan kawasan kami".
"Kami terus terlibat secara terbuka dan transparan di semua tingkatan dengan Pemerintah Kepulauan Solomon dalam pengaturan keamanannya," tambah juru bicara itu.
Anggota parlemen dari Partai Liberal, Warren Entsch, yang daerah pemilihannya, Leichhardt di Queensland utara terletak sekitar 2.000 kilometer dari Kepulauan Solomon, tetap optimis bahwa perjanjian China tidak akan ditandatangani.
"Ada banyak hal yang terjadi di sana sehingga kami terus bekerja sama dengan mereka, ini muncul tiba-tiba," katanya.
"Saya sering melihat pengumuman China, tetapi pada akhirnya saya belum melihat apa pun yang membuahkan hasil."
China 'bisa segera memiliki pijakan' di Papua Nugini
Seorang analis pertahanan terkemuka juga memperingatkan jika China kemungkinan akan mendorong kehadiran militer di Papua Nugini di saat mereka tengah menyelesaikan pakta keamanan yang kontroversial dengan Kepulauan Solomon.
Pada tahun 2020, kekhawatiran muncul di Australia ketika Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman dengan sebuah perusahaan China untuk membangun "kawasan industri perikanan multi-fungsi yang komprehensif" senilai AU$200 juta di Pulau Daru.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
News | Kamis, 23 April 2026 | 19:00 WIB
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 22:01 WIB
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB
Aksi di Kedubes AS Jakarta, Pemuda Dukung Paus Leo XIV Tolak Perang Trump-Iran
Foto | Kamis, 23 April 2026 | 21:35 WIB
7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 21:33 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB
BRI Kudus Perkuat Ekosistem UMKM, Pastikan Debitur KUR Terlindungi Jaminan
Bri | Kamis, 23 April 2026 | 21:21 WIB
Terkini
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:17 WIB
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
News | Kamis, 23 April 2026 | 20:33 WIB