Suara.com - Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon mengklaim dia telah memperingatkan para pejabat Australia tahun lalu bahwa China sedang merundingkan pakta militer yang dapat mengizinkan pangkalan didirikan di negara Pasifik yang berlokasi strategis itu.
Berita tentang rancangan perjanjian tersebut menimbulkan kekhawatiran yang terus bertambah, dengan seorang analis memperingatkan bahwa China juga bisa melakukan hal serupa di Papua Nugini.
Dalam sebuah wawancara dengan ABC, Matthew Wale, yang memimpin Partai Demokrat, mengatakan dia pernah memperingatkan para pejabat Australia pada awal Agustus tahun lalu bahwa China kemungkinan akan mencoba hadir secara militer di Kepulauan Solomon.
"Saya telah memberi tahu Komisaris Tinggi dan pejabat Australia bahwa ini akan segera terjadi, bahkan sejak tahun lalu. Semua indikasinya sudah ada dan Pemerintah Australia tidak melakukan apa-apa, jadi saya sangat kecewa pada Pemerintah Australia,” katanya.
Matthew adalah seorang politikus di Kepulauan Solomon dan pemimpin Partai Demokrat Kepulauan Solomon.
Pada bulan November, Australia mengerahkan pasukan dan polisi ke Honiara untuk membantu mengatasi kerusuhan anti-pemerintah, tetapi pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) khawatir China juga memberikan bantuan.
Matthew menyarankan agar Australia bergerak untuk memperkuat perjanjian keamanan bilateral dengan Kepulauan Solomon agar membantu menghentikan pakta keamanan China.
"Kami telah mendapat manfaat dari perjanjian dengan Australia, dan apa yang tidak dapat disebutkan dalam perjanjian mungkin itu harus didiskusikan dengan Australia dan Selandia Baru daripada membuat perjanjian yang sama sekali baru dengan China."
Seorang juru bicara Pemerintah Australia mengatakan kepada ABC "pejabat Australia secara rutin terlibat dengan para pemangku kepentingan di Kepulauan Solomon mengenai isu-isu yang menarik bagi Australia dan kawasan kami".
"Kami terus terlibat secara terbuka dan transparan di semua tingkatan dengan Pemerintah Kepulauan Solomon dalam pengaturan keamanannya," tambah juru bicara itu.
Anggota parlemen dari Partai Liberal, Warren Entsch, yang daerah pemilihannya, Leichhardt di Queensland utara terletak sekitar 2.000 kilometer dari Kepulauan Solomon, tetap optimis bahwa perjanjian China tidak akan ditandatangani.
"Ada banyak hal yang terjadi di sana sehingga kami terus bekerja sama dengan mereka, ini muncul tiba-tiba," katanya.
"Saya sering melihat pengumuman China, tetapi pada akhirnya saya belum melihat apa pun yang membuahkan hasil."
China 'bisa segera memiliki pijakan' di Papua Nugini
Seorang analis pertahanan terkemuka juga memperingatkan jika China kemungkinan akan mendorong kehadiran militer di Papua Nugini di saat mereka tengah menyelesaikan pakta keamanan yang kontroversial dengan Kepulauan Solomon.
Pada tahun 2020, kekhawatiran muncul di Australia ketika Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman dengan sebuah perusahaan China untuk membangun "kawasan industri perikanan multi-fungsi yang komprehensif" senilai AU$200 juta di Pulau Daru.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Hornbills Mengamuk! Tiket Final IBL 2026 di Depan Mata Usai Tumbangkan Satria Muda
Sport | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:49 WIB
PWI Jaya dan Bank Jakarta Hadirkan Kategori Literasi Keuangan di Lomba Jurnalistik MHT 2026
Lifestyle | Rabu, 10 Juni 2026 | 06:00 WIB
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:37 WIB
Naik Kereta Bukan Sekadar Perjalanan, Kini Stasiun Jadi Lifestyle Space Baru
Lifestyle | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:15 WIB
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:07 WIB
Air Mata Shanty Pecah, Trailer Film Baru Bawa Kenangan Tentang Ibunya
Entertainment | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:00 WIB
Dikritik Akademisi, Rencana Menhan Sjafrie Bangun Yon TP Dinilai Lampaui Kewenangan Prabowo
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:05 WIB
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:37 WIB
Tak Hanya Bahayakan Aset Negara, Gugatan PLK Pada Kemenkum Dinilai Salah Alamat
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:30 WIB
Boni Hargens Soal Gebrakan Resiprokalitas Kapolri, ASN Kini Bisa Jabat Posisi di Polri
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 12:05 WIB
Terkini
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:37 WIB
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 22:07 WIB
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:37 WIB
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:18 WIB
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:17 WIB
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:08 WIB
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:02 WIB
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:49 WIB
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:37 WIB