Suara.com - Sesuai dengan arahan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya untuk terus memastikan adanya pengawasan berlapis dalam penyaluran BLT Minyak Goreng, agar tepat sasaran. Dengan aplikasi berbasis teknologi digital, yaitu cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat diharapkan juga bisa berpartisipasi mengawasi.
"Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos. Di dalamnya ada data penerima PKH dan BPNT yang tentu saja termasuk penerima BLT Minyak Goreng," kata Sekjen Kemensos, Harry Hikmat, di Jakarta Minggu (10/4/2022).
Aplikasi cekbansos juga dilengkapi dengan menu "usul" dan "sanggah".
"Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan)," katanya.
Penjelasan Harry merupakan respons atas pertanyaan salah satu narasumber dalam program dialog di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Harry memastikan, Kemensos telah menyediakan berbagai mekanisme dan sarana agar BLT Minyak Goreng salur tepat sasaran.
Dukungan teknologi tidak hanya dengan menyiapkan aplikasi cekbansos. Kemensos juga memenimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi Geo-Tagging, data spasial dari citra satelit.
Teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.
"Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persegi, maka mereka masuk kelompok keluarga mampu," kata Harry.
"Kami juga menggunakan teknologi Geo-Tagging, data spasial dari citra satelit. Teknologi tersebut memungkinkan diketahuinya kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," kata dia.
Harry juga mempersilahkan masyarakat menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Layanan ini menampung semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id
LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.
"Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat, agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait," katanya.
Kepastian akuntabilitas dalam pengelolaan bansos juga dibarengi dengan sistem pengawasan dari internal, yakni Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Inspekturat Jenderal, kemudian juga dari pengawasan eksternal seperti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini," kata Harry.
Menurut Harry, pilihan terhadap mekanisme salur BLT Minyak Goreng dengan berbasis cash transfer langsung melalui PT Pos Indonesia, juga menjadi bagian dari upaya preventif terhadap terjadinya fraud (kecurangan).
TERPOPULER
