Suara.com - Partai Demokrat menyoroti hasil survei Litbang Kompas tekait penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Hasil survei membuat Demokrat langsung memberikan kritikan terhadap Pemerintah Indonesia.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hasil survei mengungkap jika pemerintah dinilai lebih fokus dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, daripada memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Hal ini dinilai menyedihkan.
"Menyedihkan," kata Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (27/4/2022).
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini menyebut hasil survei itu merupakan bentuk protes halus masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, pemerintah saat ini masih abai dengan kesulitan yang menimpa ekonomi rakyat.
"Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apalagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," ujarnya.
Berdasarkan catatan Partai Demokrat, masyarakat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat harga bahan bakar minyak (BBM) dalam 4 bulan terakhir, lantaran terjadi lonjakan harga dan kelangkaan.
Selain BBM, rakyat juga dinilai menderita karena kenaikan sejumlah harga bahan pokok sembako lainnya, seperti minyak goreng dan berbagai kebutuhan sehari-hari.
Parahnya, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang babak belur karena berupaya bangkit dari pandemi, Pemerintah sibuk merencanakan pembangunan IKN. Bahkan, muncul pula isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, hingga menggegerkan rakyat.
"Pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat," ucapnya.
Padahal, Herzaky menyebut tugas utama pemerintah bukanlah memindahkan maupun membangun Ibu Kota baru, apalagi memperpanjang masa jabatan. Namun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, politisi jebolan Universitas Indonesia ini menuding, pemerintah saat ini sudah kehilangan sensitifitasnya. Ia mengimbau agar pemerintah melakukan intropeksi dan fokus dengan prioritas rakyat.
"Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Litbang Kompas merilis survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa.
