Sekitar setengah dari wilayah India telah berusaha untuk memberlakukan peraturan mereka sendiri, yang telah berhasil "pada tingkat yang berbeda-beda", kata Sinha.
Pada tahun 2018, sebuah laporan yang dikeluarkan PBB menemukan bahwalarangan plastik sekali pakai di New Delhi hanya berdampak terbatas "karena penegakan hukum yang buruk."
Tapi sekarang pihak berwenang telah berjanji untuk menindak tegas pelanggardan karenalarangan itu berlaku secara nasional, penegakan hukum akan sampai ke negara bagian dankota.
"Saya pikir pemerintah negara bagian akan menganggapnya serius," kata Sinha.
"Orang-orang di seluruh instansitelah mengangkat masalah ini dan pemerintah negara bagian tahu bahwa ini adalah masalah."
Menurut Sinha, kebanyakan orang akan mengikuti aturan baru ini.
"Alternatif [dari barang-barang yang dilarang] tersedia, jadi orang mau berubah," katanya.
"Saya pikir orang-orang pada umumnya cukup menyambut larangan ini."
Pemerintah telah memutuskan untuk mendirikan pusatkontrol untuk memeriksa penggunaan ilegal, penjualan, dan distribusi produk plastik sekali pakai yang dilarang.
Orang-orang yang ditemukan melanggar larangan bisa berhadapan dengan denda besar dan bahkan hukuman penjara.
Apakah larangan itu sudah cukup?
Sebagian besar barang yang tercakup dalam larangan itu sangat kecil dan bernilai rendah, yang berarti sering diabaikan oleh pemulung, kata Sinha.
Ke-19 barang terlarang itu bermasalah dan Sinha yakin mengakhiri penggunaannya secara luas adalah titik awal yang baik.
"Ini tidak akan mengatasi masalah plastik sekali pakai tetapi jelas ini adalah langkah yang baik dan memberikan pesan kepada semua orang bahwa, ya, plastik sekali pakai adalah masalah," katanya.
"Saya pribadi akan sangat senang melihat ada lebih banyak jenis barangyang ditambahkan ke dalamnya."
Larangan baru itu adalah "dorongan yang pasti," kata Satyarupa Shekhar, koordinator Asia-Pasifik dari kelompok advokasi Break Free from Plastic.
Tapi dia juga ingin larangan itu menjadi lebih luas lagi.
"Mengingat besarnya krisis plastik, ini terlalu kecil. Dan terlalu kecil baik dalam cakupannya maupun skalanya," kata Shekhar.
Sampai saat ini, belum ada pengumuman dari pemerintah tentang kapan fase larangan berikutnya akan dimulai dan barang apa saja yang akan dilarang.
Kelompok industri minta penundaanmencoba menghentikan larangan
Produsen plastik, perusahaan makanan, minuman, dan produk konsumen telah meminta pemerintah untuk menunda larangan tersebut, dengan alasan inflasi dan potensi kehilangan pekerjaan.
Namun, Menteri Lingkungan federal India Bhupender Yadav mengatakan larangan itu telah direncanakan selama satu tahun.
"Sekarang waktunya sudah habis," katanya.
Perusahaan di sektor industri plastik, yang mempekerjakan jutaan orang, mengatakan alternatif untuk barang-barang plastik yang dilarangitu mahal.
Jigish N. Doshi, presiden kelompok industri Plastindia Foundation, memperkirakan akan terjadi pekerjaan yang hilang untuk"sementara" tetapi mengatakan masalah yang lebih besar adalah yang dialami perusahaan "yang telah menginvestasikan modal besar untuk mesin yang mungkin tidak berguna" setelah pemberlakuan larangan.
Pemerintah India telah dihubungi untuk dimintai komentarnya.
Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari ABC News.