"Sedangkan waktu itu ada yang sudah sampai ke penduduk kita tarik lagi, termasuk yang tidak rusak. Pokoknya 1 truk itu ada yang rusak, sudah yang lain tidak boleh dibagi semua," imbuhnya.
Muhadjir juga menyebut Kemenko PMK tidak berwenang untuk menentukan apakah perusahaan pengirim terbukti lalai atau tidak.
"Kalau lalai bukan domain kita ya. Jadi perkara pidana kan kalau ternyata memang mestinya hak masyarakat dan dia tidak mau dibagikan lain lagi, tapi kalau dia mengklaim itu beras rusak yang saat itu tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, itu sudah benar," tambah Muhadjir.
Beras yang ditemukan rusak di Depok tersebut, menurut Muhadjir, dibagikan karena instruksi Presiden Jokowi adalah membagikan bantuan berupa beras dari Bulog.
"Kenapa Bulog? Karena Bulog sendiri waktu itu sudah mengalami over. Di gudang-gudangnya mengalami penumpukan dan kemudian akan segera disusul panen raya," terang Muhadjir.
"Sehingga pemerintah mengambil kebijakan, sudah ini bantuannya di samping dalam bentuk uang juga ada dalam bentuk beras untuk Jabodetabek," ucapnya.
Kemudian, karena dananya itu adalah dana ekstra dari BUN (Bendahara Umum Negara), maka itu disebut bantuan Presiden, bukan bansos.
"Kalau bansos kan sudah teralokasikan di Kemensos," ungkap Muhadjir.
Muhadjir saat ini mengaku menjadi koordinator pembagian banpres beras bersama-sama dengan Kemensos dan pemerintah daerah.
Baca Juga: JNE Kubur Paket Bansos Presiden, Menko PMK: Itu Urusan Dia, Bukan Kemensos
"Di beberapa tempat, ada kejadian yang kita tidak kehendaki, ada beberapa perusahaan yang mungkin belum berpengalaman atau teledor truknya bukan truk tertutup, pakai truk bak terbuka. Nah karena bak terbuka, ketika kehujanan kemudian banyak terjadi beras rusak," kata Muhadjir. [ANTARA]
