Fakta-fakta Seputar Penemuan Kuburan Bansos Presiden Dekat Gudang JNE di Depok

Usai warga digegerkan oleh temuan tersebut, ketua RT setempat mengungkap bahwa pihak JNE tak pernah kedapatan melakukan kegiatan mencurigakan di area.

"Di sini mobil penuh, jadi warga tidak tahu. Ketua lingkungan jadi tidak tahu kalau di sini ada aktivitas mencurigakan. Ini tempat parkir JNE, jadi kami tidak tahu. Bukan kami tidak memperhstikan lingkungan, kami cukup waspada jadi kami tidak tahu persis," ucap Ketua RT. 10 RW. 03, Sugeng.

4. Pihak JNE beri penjelasan

Lantaran terseret namanya sebagai pihak distributor sejumlah paket beras yang diduga bansos tersebut, JNE akhirnya merilis klarifikasi.

VP of Marketing JNE Eri Palgunadi memberi penjelasan terkait 'kuburan' bungkus beras yang diduga mencapai takaran satu ton tersebut.

Eri menegaskan bahwa sejumlah beras bansos tersebut sengaja dibuang lantaran sudah rusak dan tak layak untuk didistribusikan ke masyarakat.

5. Penguburan sudah sesuai prosedur

Eri juga mengaku bahwa penguburan paket beras tersebut tidak menyalahi prosedur.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak," ungkap Eri dalam keterangannya, Minggu (31/7/2022)

6. Dinsos Depok mengaku bahwa beras milik Kemensos

Temuan beras bansos tersebut juga akhirnya terdengar oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok.

Kepala Dinsos Kota Depok, Asloeh Madjri mengaku bahwa pihaknya tak pernah memperoleh informasi terkait adanya bansos tersebut. Lebih lanjut, ia menduga bahwa paket tersebut milik Kemensos dan tidak ada sangkut pautnya dengan Dinsos Depok.

"Intinya itu banpres milik Kemensos, tidak ada hubungannya dengan Dinsos Kota Depok," tegas Asloeh.

7. Penjelasan Menko PMK 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akhirnya membeberkan siapa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap keberadaan paket beras bansos tersebut.

Ia meminta agar masyarakat tak fokus menyalahkan Kemensos lantaran pihak yang bertanggungjawab adalah transporter dan juga Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dalam kasus ini, JNE merupakan pihak transporter yang dimaksud.

"Siapa yang bertanggung jawab? Adalah transporter dan Bulog. Jadi kalau ada beras rusak itu adalah tanggung jawab pihak transporter," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/8/2022).

Menurutnya, beras tersebut telah sebelumnya dinyatakan rusak dan tak layak dibagikan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

"Kalau keterangan dari JNE itu betul, itu berarti beras bansos yang dinyatakan rusak sebelum diterimakan kepada keluarga penerima manfaat (KPM)," lanjut Muhadjir.

Adapun sesuai dengan instruksi presiden, beras yang tak layak kualitasnya tidak boleh dibagikan ke masyarakat.

"Beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Karena Presiden pesan jangan berikan beras ke masyarakat yang kita sendiri tidak mau makan, yang diberikan beras premium," tegas Muhadjir.

Kontributor : Armand Ilham