Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah pelanggaran HAM yang ada dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Pelanggaran tersebut mulai dari hak hidup hingga hak anak.
Hal tersebut ditemukan oleh Komnas HAM pada saat penyelidikan. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyebutkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran HAM
Lantas, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam kasus Brigadir J tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
1. Pelanggaran atas hak hidup
Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa terbunuhnya Brigadir J atas perintah mantan Ketua Divisi Profesi dan Keamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Ferdy Sambo termasuk ke dalam kategori pelanggaran atas hak hidup.
Beka menyebut bahwa ada pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
2. Pelanggaran atas hak memperoleh keadilan
Beka juga menyebut bahwa pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J lainnya yaitu adalah pelanggaran atas hak memperoleh keadilan.
Hal tersebut dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Seperti diketahui, Brigadir J dari awal diduga melakukan kekerasan seksual terhadap saudari PC (Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo), telah ‘dieksekusi’ tanpa melalui proses penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya (fair trial).
