REGIONAL:
Tak mau kalah dengan Demokrat, PKS menyusul menjagokan kader terbaik di internal untuk menjadi cawapres.
"Kita mendengar ada mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan termasuk yang diusulkan," kata Syahrial.
Syahrial optimis, koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS berpeluang besar memenangkan Pemilu 2024. Keyakinan itu didasarkan kepasa hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2022.
Hasil survey Litbang Kompas Oktober 2022 menempatkan koalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS berpeluang besar menjadi pemenang Pemilu 2024. Dari hasil survei tersebut Syahrial mengartikan, koalisi mampu meraih simpati besar dari Rakyat Indonesia dan berjalan di atas rel yang benar karena mengusung perubahan dan perbaikan.
"Dengan makin meningkatnya elektabilitas ketiga parpol di koalisi perubahan dan perbaikan, peluang Demokrat dan PKS menempatkan kader terbaiknya sebagai Cawapres bisa dikatakan telah mendekati kepastian," kata Syahrial.
Mengacu hasil survei Litbang Kompas, Syahrial berujar publik dapat menilai parpol yang berada di koalisi pemerintahan justru mengalami penurunan suara. Termasuk, lanjut dia, partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang lebih dulu mendeklarasikan koalisinya. Sementara koalisi Gerindra dan PKB, Sayrial berkata "hanya menguntungkan pihak Prabowo Subiyanto".
PKS Usulkan Nama Aher
Sebelumnya juga, PKS mengusulkan nama Ahmad Heryawan untuk menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Tetapi keputusan itu belum final.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan usulan nama mantan gubernur Jawa Barat itu merupakan usulan alternatif dari PKS yang nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim kecil.
"PKS usulkan Ahmad Heryawan, namun kami juga membuka alternatif pilihan lain," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).
Kholid menegaskan kembali bahwa nama Ahmad Heryawan masih sebatas usulan dan belum final. PKS membuka semua kemungkinan terkait siapa capres dan cawapres yang akan diusung.
Diketahui PKS kekinian semakin intens menjalin penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat.
"Ya dalam komunikasi politik harus inklusif dan lebih fleksibel," kata Kholid.
TERPOPULER