Suara.com - Kapten dari kapal penyelamat migran baru-baru ini menolak perintah otoritas Italia untuk meninggalkan sebuah pelabuhan di Sisilia pada Minggu (6/11), setelah pemerintahan sayap kanan yang baru dibentuk mengambil langkah yang lebih keras dalam penanganan migran.
Sebelumnya, pihak berwenang setempat melarang 35 penumpang untuk menuruni kapal tersebut, dan kapten kapal memutuskan untuk menolak perintah meninggalkan pelabuhan.
Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni, yang baru berusia dua minggu, telah melarang bersandarnya empat kapal yang beroperasi di Laut Tengah. Kapal-kapal itu telah menyelamatkan para migran yang terombang-ambing di laut hingga berhari-hari. Pemerintah Italia hanya mengizinkan penumpang yang dianggap rentan untuk turun dari kapal.
Pada Minggu, Italia memerintahkan kapal Humanity 1 untuk meninggalkan Pelabuhan Catania setelah menurunkan 144 migran yang diselamatkan, termasuk anak-anak dan orang-orang dengan darurat medis.
Namun, kapten kapal tersebut menolak pergi "sebelum semua penyintas yang diselamatkan di laut diturunkan dari kapal," kata SOS Humanity, yayasan amal Jerman yang mengoperasikan kapal itu. Kapal tersebut masih ditambatkan di pelabuhan dengan 35 migran di dalamnya.
Di hari yang sama, kapal amal kedua tiba di Catania, dan proses seleksi yang sama diulangi lagi dengan 572 migran di atas kapal Geo Barents yang dioperasikan oleh Doctors Without Borders. Seleksi selesai pada malam hari dengan 357 orang diperbolehkan turun, tetapi 215 lainnya dilarang.
Kelompok-kelompok kemanusiaan, para aktivis HAM, dan dua anggota parlemen Italia yang melakukan perjalanan ke Sisilia, memprotes proses seleksi itu dan menyebutnya ilegal dan tidak manusiawi.
Menteri Dalam Negeri baru Italia, Matteo Piantedosi, menarget organisasi-organisasi non-pemerintah, yang sejak dulu dituduh pemerintah mendorong penyelundupan manusia di Laut Tengah. Grup-grup itu telah menolak klaim tersebut. [VOA]
