Suara.com - Ketua DPP NasDem Willy Aditya ikut buka suara soal tudingan Anies Baswedan yang mencuri start kampanye ketika safari politik di sejumlah daerah.
Mengutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pihaknya menilai bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan saat safari politik bukanlah sebagai bentuk kampanye.
Pasalnya, sejauh ini Anies belum berstatus calon presiden secara resmi.
"Yang selama ini dilakukan hanya mengenalkan Pak Anies kepada masyarakat. Anies juga baru capresnya NasDem. Lalu di mana kampanyenya?" ujar Willy Aditya kepada wartawan dikutip Suara.com dari Wartaekonomi, Jumat (09/12/2022).
Selain itu, Willy Aditya ikut meluruskan soal safari politik Anies di Aceh yang dituding dilakukan di tempah ibadah.
Willy menegaskan bahwa baik Anies maupun NasDem tak melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah.
"Anies dan Partai NasDem tidak pernah menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Kalau kebetulan salat, menjalankan ibadah di tempat itu lalu masyarakat datang untuk bersua dan sekadar swafoto, apa yang salah?" lanjut anggota Komisi XI tu.
Selain itu, Willy Aditya menegaskan bahwa safari politik Anies merupakan salah satu hal yang bertolak belakang dengan laporan ke Bawaslu RI.
Menurutnya, apabila sambutan dari masyarakat begitu besar, maka rakyat memang rindu dengan sosok seperti Anies Baswedan.
"Kalau kemudian sambutannya luas dan besar ya itu artinya masyarakat sedemikian rindu sosok seperti Pak Anies," pungkas Willy.
Sebelumnya, Anies Baswedan dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) ke Bawaslu RI.
Pihak APCD menilai Anies telah curi start kampanye ketika bersafari politik ke Aceh beberapa waktu lalu.
"Alhamdulillah bukti berkas tiga rangkap sudah lengkap dan sudah kita serahkan hari ini (kemarin)," kata Koordinator APCD, Husni Jabal dalam keterangannya, Kamis (8/12/2022).
"Laporan ini sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi UU untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya Pemilu yang sehat aman dan damai," katanya.
Husni menilai, Anies dan NasDem telah mencuri start kampanye dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.
TERPOPULER
