Suara.com - Nama Airlangga Hartarto yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden (capres) Golkar hingga saat ini masih belum bisa menyaingin nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Merespons hal tersebut, Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman menyatakan tidak masalah dengan hal tersebut. Bahkan, jika banyak kader Golkar yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres. Menurutnya yang penting hari ini adalah dukungan partai terhadap sejumlah nama capres yang muncul.
"Jadi, sekarang mau bilang Ganjar Pranowo surveinya 100 persen, Anies 1.000 persen, Prabowo 500 persen, kalau enggak ada dukungan partai, bagaimana?" katanya seperti dikutip Warta Ekonomi-jaringan Suara.com.
Ia mengemukakan hal tersebut menanggapi survei yang dilakukan Charta Politica pada Jumat (23/12/2022). Dari survei yang dilakukan Charta Politika, Ganjar Pranowo dipilih sekitar 42,8 persen responden untuk menjadi presiden selanjutnya.
Menurut hasil survei Charta Politika Indonesia, pemilih PDIP, Golkar, dan PPP dominan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Tercatat sejumlah 68,3 persen pemilih PDIP mendukung Ganjar menjadi presiden. Kemudian, 37,3 persen pemilih Partai Golkar dan 27,8 persen pemilih PPP.
Maman mengemukakan, jika hasil survei tersebut sangat bergantung pada banyak faktor.
"Pemetaan survei tentunya banyak banget faktor-faktor," katanya.
Ia juga menilai hasil survei merupakan persepsi publik dan hanya menjadi salah satu referensi saja. Namun, dia bersikukuh pegangan Partai Golkar dalam mengusung calon presiden, yaitu dukungan partai.
"Selesai. Enggak kurang enggak lebih," ujarnya.
Baca Juga: Charta Politika yang Sebut Era Jokowi Lebih Baik dari SBY Dituding Beri Survei Keliru
Tak hanya itu, Maman menyatakan elektabilitas hasil lembaga survei merupakan syarat non-formal untuk memutuskan calon presiden.
"Jadi bagi kami, hasil survei terhadap ketua umum merupakan suatu proses dan dinamika berpolitik di Indonesia," tuturnya.
Meski demikian, Maman menilai hasil tersebut juga harus dihargai dan dihormati.
"Akan tetapi, belum tentu dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan saja dalam mengambil keputusan. Jadi, saya pikir sesederhana itu saja," kata dia.
Dia mengatakan aspek formal, yakni persyaratan presidential threshold 20 persen, lebih penting untuk dipikirkan.
