CEK FAKTA: KPK Tangkap Anies Baswedan Akibat Terbukti Korupsi Bansos DKI Rp2,85 Triliun, Benarkah?

Suara.com - Belum lama ini media sosial digegerkan dengan isu korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 DKI Jakarta tahun 2020. Tak main-main, total dugaan kerugian yang ditimbulkan bahkan mencapai sebesar Rp2,85 triliun.

Isu ini awalnya diembuskan oleh akun Twitter @kurawa. Kendati pemilik akun tidak menyebutkan satu nama pun, publik mengaitkan dugaan korupsi ini dengan era pemerintahan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya Anies masih menjabat ketika bansos Covid-19 tersebut diadakan.

Sampai sekarang, perkara tersebut masih menjadi bola liar, membuat video unggahan kanal YouTube ANALISIS POLITIK berikut ini menjadi viral. Pasalnya video itu mengklaim Anies dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan korupsi dana bansos.

"Berita Terkini ~ 2,85 Triliun Dana Bansos DKI Digelapkan, KPK Jemput Paksa Anies Baswedan...!!!" begitulah judul yang tertera di video, dikutip pada Jumat (13/1/2023).

Sementara di thumbnail-nya terlihat tumpukan uang yang dikelilingi oleh sejumlah jaksa. Selain itu terlihat pula Anies yang duduk di atas kursi roda dengan rompi oranye dan peci hitam.

"Terseret Korupsi Bansos DKI. KPK Jemput Paksa Anies Baswedan," tulis pemilik video di thumbnail-nya.

Jelas video berdurasi 5 menit 5 detik tersebut menjadi sorotan publik, bahkan sudah ditonton ribuan kali hingga Jumat (13/1/2023).

Namun benarkah kabar soal penjemputan paksa Anies akibat dugaan korupsi bansos tersebut?

PENJELASAN

Berdasarkan penelusuran, video tersebut ternyata sama sekali tidak membahas penangkapan paksa Anies Baswedan akibat dugaan korupsi bansos Covid-19.

Justru video tersebut menarasikan utas milik akun Twitter @kurawa mengenai dugaan korupsi bansos Covid-19 DKI Jakarta tahun 2020.

Video juga silih berganti menampilkan klip kegiatan Anies ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Bukan hanya itu, klip penyitaan barang bukti berupa tumpukan uang tunai terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan bakar minyak jenis high speed diesel/solar di PT PLN (Persero) juga kerap ditampilkan.

Terdapat pula kutipan pernyataan dari Presiden Joko Widodo hingga sejumlah aktivis antikorupsi, tetapi bukan untuk menanggapi isu dugaan korupsi bansos Covid-19 DKI Jakarta ini.

Di sisi lain, KPK telah membuka ruang untuk masyarakat melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi, termasuk terkait bansos Covid-19.