Panas Politik Identitas Partai Ummat, Dicap Haram Tapi Menjanjikan

Ridho juga menyampaikan narasi jangan berpolitik di masjid juga salah. Dia lantas mengungkit masjid yang dibangun pada zaman Rasululah diperuntukan bertukar ide dan gagasan, termasuk soal politik.

"Maka kita sebagai kaum terargumen, kita sampaikan Partai Ummat dalam hal itu adalah politik identitas. Selanjutnya kita lihat narasi bahwa 'jangan melakukan politik di masjid' itu sebenarnya narasi lanjutan yang sama juga menyesatkan. Padahal masjid itu dibuat pada zaman rasululah, ketika itu hijrah yang pertama didirikan masjid, pusat pendidikan, pusat untuk gagasan gagasan, pertukaran ide-ide cemerlang, itu ada di masjid," tutur Ridho.

Di sisi lain, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menegaskan memang partainya mengusung basis politik identitas. Menurutnya, politik identitas diperlukan dalam berpolitik terlebih sebagai partai politik, sebab hal itu akan membedakan partai dengan robot.

"Nah kemudian ada baiknya saya garis bawahi, yes we are indentity political party. Kita mengusung identitas, karena kalau sebuah parpol tidak punya identitas itu nggak ada bedanya dengan robot bahkan sepert zombi, zombi itu mayat berjalan," kata Amien usai Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Menurut dia, partai tanpa identitas maka moralnya menjadi tidak ada, hal itu justru akan menjadi bahaya. Amien kemudian memberikan contoh apa yang terjadi di Jerman bagaimana Partai Kristen Demokrat bisa menjadi pemenang kedua.

"Sehingga kita ini terus terang, ketika melihat dunia menjadi terbuka wawasan kita. tapi kalau cuma ngorek di dalam, terus hebat-hebatan sendiri ya ternyata kita ketinggalan zaman," kata Amien.

Amien kemudian menyebut, sejumlah elite di Indonesia justru terlalu berpandangan negatif terhadap politik identitas. Hal itu justru menjadi aib buat negara, di saat berbagai negara sudah menggunakan identitas dalam berpolitik.

"Di Swedia, Spain, Italia, di Belanda itu semua ada partai agama. Di sini memang aneh bin ajaib karena saya melihat, sementara politisi di negeri ini dan intelektualnya seperti parrot, burung beo, di sana mengatakan politik identitas berbahaya. This is verry aib. Sangat aib," ujar dia.

Memahami Politik Identitas

Disitat dari artikel di laman UIN Jakarta berjudul "Kesalahpahaman Tentang Politik Identitas", Guru Besar UIN Jakarta yang juga Kapuslitbang Lektur Khazanah Keagamaan Kemenag RI, Arskal Salim memaparkan, kontroversi terkait politik identitas sebenarnya berawal dari perbedaan dalam memahami konsep dan menempatkan konteks.

Konteks ini mencakup konteks ruang, waktu, dan kondisi yang melatari. Sebagai suatu konsep, politik identitas tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, sebab kontekslah yang bisa menjadi acuan pemaknaan dan pemahaman atas suatu konsep. Dengan demikian, mengabaikan konteks dari konsep politik identitas sama saja dengan melahirkan pemahaman baru yang keliru dan sesat terhadap konsep tersebut.

Dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, politik identitas dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik. Ia menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai mereknya.

Politik identitas biasanya dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun marjinal dalam upaya melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Dalam menyuarakan aspirasi kelompok pengusung politik identitas, distingsi seperti kesukuan, gender dan agama ditunjukkan secara eksplisit dan intensif.

Beberapa contoh politik identitas melalui gerakan sosial politik dapat ditemukan di dalam maupun luar negeri antara lain: gerakan Afro-Amerika yang mengklaim persamaan ras, gerakan LGBT yang menuntut legalitas same sex marriage di beberapa negara Barat, gerakan kelompok adat yang memperjuangkan hak pengelolaan tanah ulayat, gerakan gender yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan, dan lain lain.

Dari ilustrasi di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa: pertama, politik identitas memuat makna dan tujuannya masing-masing, sesuai konteks geografis, kultural, temporal, maupun sosialnya. Kedua, gerakan politik identitas diusung oleh kelompok yang termarjinalisasi atau tidak mendapatkan hak yang setara dengan kelompok mainstream.