Infografis
Salah satu akun medsos Belasting Rijder adalah akun Instagram dengan nama @belastingrijder. Namun belakangan, akun tersebut tidak aktif usai mencuat kasus Mario Dandy.
Akun tersebut tiba-tiba dikunci dan semua unggahannya tiba-tiba lenyap. Pengikut akun Instagram tersebut tiba-tiba menjadi nol.
Akun medsos Belasting Rijder yang tersebar di beberapa daerah pun telah terkunci sehingga tak diketahui lagi isinya.
Bikin Sri Mulyani kesal
Keberadaan lub motor gese pegawai dan pejabat Ditjen Pajak Belasting Rijder ternyata mendapatkan atensi serius dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hal itu disebabkan Ditjen Pajak yang ada di bawah kementerian yang ia pimpin, menjadi sorotan publik usai kasus kekerasan yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat eselon II Ditjen Pajak.
Ditambah lagi viral video DIrjen Pajak Suryo Utomo ikut-ikutan naik motor gede. Memuncaki kekesalannnya, Sri Mulyani lantas memberikan dua instruksi pada Dirjen Pajak.
Pertama menkeu meminta Dirjen Pajak mempublikasikan harta kekayaannya kepda publik melalui mekanisme LHKPN KPK.
"Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," tegas Sri Mulyani melalui postingan di akun instagram resminya, Minggu (26/2/2023).
Baca Juga: Publik Sayangkan Kemenkeu 'Tanggung Jawab' Penganiayaan Mario Dandy: Kasus Ini Ranah Pribadi
Kedua, menkeu meminta klub motor tersebut dibubarkan. "Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tegasnya
Dinilai menciderai kepercayaan publik
Usai video Dirjen Pajak, Suryo Utomo, mengendarai motor gede viral, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung bereaksi.
Menkeu menganggap hal itu asas kepatutan dan kepantasan publik, serta menunjukkan gaya hidup hedon para pegawai pajak.
Selain itu, hobi pegawai dan pejabat Ditjen Pajak mengendarai motor gede dianggap dapat menciderai kepercayaan masyarakat.
"Bahkan, apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik," pungkas Sri Mulyani.
