Infografis
Wali Kota Pematang Siantar lantas melakukan pengembalian ke dalam jabatan setara pada 8 orang ASN ke dalam jabatan Administrator dan pengawas di Lingkungan Pemko Pematangsiantar pada 30 Desember 2022. Namun masih ada banyak ASN yang keberatan dan mengadu ke DPRD Siantar.
Atas aduan dari ASN, DPRD menduga ada aturan yang dilanggar oleh Wali Kota terkait mutasi tersebut. DPRD Kota Pematang Siantar langsung membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk minta keterangan pada ASN yang dimutasi.
Namun laporan hasil temuan Pansus Hak Angket itu tidak dikirimkan ke Sekretariat DPRD dan tidak diterima oleh semua fraksi.
Pansus Hak Angket DPRD Kota Pematang Siantar kemudian menjadwalkan untuk meminta keterangan dari wali kota. Tapi Wali Kota Susanti Dewayani tidak hadir dan digantikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Hamdani Lubis sehingga rapat diskors.
4. DPRD Siantar Sepakati Pemakzulan Wali Kota
Pada 20 Maret 2023, sebanyak 27 orang anggota DPRD Kota Pematangsiantar dalam rapat paripurna secara resmi telah mengusulkan pemberhentian dr Susanti Dewayani dari jabatan Wali Kota Pematangsiantar. Hanya ada 2 orang yang tidak sepakat pemberhentian dari total 30 anggota DPRD.
Sementara itu Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan tidak semudah itu melakukan pemberhentian terhadap kepala daerah. Dia memang tidak memungkiri soal hak DPR dalam menyatakan pendapat tentang kepala daerah, namun itu semua tidak terlepas dari proses yang berlaku.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Baca Juga: Profil Wali Kota Siantar Susanti Dewayani yang Diberhentikan DPRD
