Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Perumda Sarana Jaya memulai pembangunan rumah susun (rusun) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Proyek tersebut merupakan bagian dari program rumah Down Payment (DP) 0 rupiah warisan eks Gubernur Anies Baswedan.
Meski demikian, skema pembayaran untuk rusun baru ini belum tentu seperti hunian dalam program DP 0 rupiah sebelumnya. Ada kemungkinan akan dilakukan perubahan kebijakan pembiayaan untuk para pembelinya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Meli Budiastuti. Ia menyebut selama ini Pemprov DKI dalam program rumah DP 0 rupiah menalangi keseluruhan atau harga rumah yang dijual atau full payment pengembang melalui Bank DKI.
Namun, skema ini bisa berubah karena adanya keterbatasan anggaran untuk menalangi biaya tersebut. Meli menyebut pihaknya masih melihat kemampuan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) untuk Menara Ayasa ini.
"Iya (skema pembayaran Menara Ayasa belum ditentukan). Karena nanti melihat daripada kondisi-kondisi dana kelola tadi ya, ketersediannya," ujar Meli saat dikonfirmasi, Jumat (26/5/2023).
Meli menyebut saat ini dana FPPR untuk menalangi tiap unit yang dibeli masih tersisa Rp246 miliar. Jika habis, maka ada kemungkinan Pemprov tak bisa lagi menalangi seluruh pembiayaan tiap unit.
Opsi lainnya, Meli menyebut pihaknya akan menggunakan skema hanya menutupi biaya DP yang biasanya ditetapkan 20 persen dari harga tiap unit.
"Nanti 2025 misalkan dana untuk FPPR masih tercukupi, ya mungkin kita masih bisa salurkan 100 persen tapi kalau memang dananya sudah menipis sedang suplai unitnya banyak, tentunya kami, apa menggunakan skema 20 persen tadi hanya DP-nya saja," ucapnya.
Karena itu, pihaknya masih menunggu sampai pembangunan Menara Ayasa rampung pada tahun 2025 mendatang. Setelah itu, Pemprov baru akan melihat ketersediaan dana FPPR untuk menentukan skema menalangi full payment atau hanya DP saja.
"Kami sekarang dengan Bank DKI selaku bank pelaksana itu masih dengan penyaluran dengan full payment. Itu kan bisa dilakukan adendumkan PKS (perjanjian kerja sama) menyesuaikan dengan ketersediaan dana tadi," katanya.
TERPOPULER
