PK Moeldoko Soal Kepengurusan Demokrat Kubu AHY, Jaringan Nusantara: MA Harus Diawasi

Erick Tanjung

Rabu, 14 Juni 2023 | 00:41 WIB
PK Moeldoko Soal Kepengurusan Demokrat Kubu AHY, Jaringan Nusantara: MA Harus Diawasi
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Dok. Demokrat)

Suara.com - Mahkamah Agung mulai mengadili permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Sebelumnya, MA kasasi kubu Moeldoko atas keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.

Yang menjadi pihak tergugat dalam perkara ini adalah Yasonna Laoly selaku Menkum HAM dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Menanggapi hal itu, pendiri Jaringan Nusantara yang juga Aktivis 98 Heri Sebayang mengatakan PK Moeldoko tersebut harus mendapatkan perhatian luas dari publik.

"Kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, untuk ikut mengawasi dan memonitor MA yang akan mengadili dan memutus perkara Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko Cs dengan Perkara Nomor 128 PK/TUN/2023," kata Heri Sebayang kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Menurut Heri, elemen masyarakat Indonesia perlu mengawasi MA karena Moeldoko merupakan pejabat tinggi negara, yakni Kepala Kantor Staf Presiden.

"Ada dugaan Moeldoko akan melakukan intervensi menggunakan kekuasaan dalam proses PK," ujarnya.

Oleh karena itu, MA harus menolak PK Moeldoko karena secara hukum, Partai Demokrat yang sah di bawah AHY.

"Berdasarkan fakta hukum, Moeldoko sudah 16 kali kalah di pengadilan melawan Partai Demokrat yang sah di bawah AHY," papar Heri.

MA bisa menolak PK Moeldoko, kata Heri Sebayang berdasarkan fakta hukum keputusan PN Jakarta Pusat dan PTUN Jakarta.

"MA juga pernah menolak Kasasi Moeldoko," jelasnya.

Heri Sebayang menilai Moeldoko tidak menggunakan akal sehat ketika melakukan kasasi terhadap Menkumham Yasonna Laoly dan AHY di MA.

"Moeldoko itu bagian dari pemerintah tetapi melakukan kasasi ke Menkumham yang juga bagian dari pemerintah. Ini menunjukkan Moeldoko tidak mempunyai akal sehat," tegasnya.

Heri Sebayang meminta Presiden Jokowi untuk memberi sanksi tegas kepada Moeldoko bahkan pemecatan merupakan solusi terbaik.

"Atas kelakuan Moeldoko, citra Jokowi menjadi buruk," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Rezky Aditya Kini Ayah Biologis Anak Wenny Ariani Usai Mahkamah Agung Tolak Kasasi! Bagaimana Reaksi Citra Kirana?

Rezky Aditya Kini Ayah Biologis Anak Wenny Ariani Usai Mahkamah Agung Tolak Kasasi! Bagaimana Reaksi Citra Kirana?

| Rabu, 14 Juni 2023 | 00:21 WIB

Wenny Ariani Tulis Pesan Menyentuh Untuk Putrinya Usai Kasasi Rezky Aditya Ditolak Mahkamah Agung

Wenny Ariani Tulis Pesan Menyentuh Untuk Putrinya Usai Kasasi Rezky Aditya Ditolak Mahkamah Agung

| Selasa, 13 Juni 2023 | 22:58 WIB

Puan Maharani dan AHY Bertemu, Hubungan Megawati-SBY Membaik?

Puan Maharani dan AHY Bertemu, Hubungan Megawati-SBY Membaik?

Kotak Suara | Selasa, 13 Juni 2023 | 20:57 WIB

Terkini

Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru

Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 11:37 WIB

Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi

Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 11:05 WIB

Sabtu Pagi, DPR dan Pemerintah Gelar Pertemuan Bahas Evaluasi Perkembangan Ekonomi

Sabtu Pagi, DPR dan Pemerintah Gelar Pertemuan Bahas Evaluasi Perkembangan Ekonomi

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 11:01 WIB

Napas Jakarta Makin Berat, Pramono Serukan Tinggalkan Kendaraan Pribadi

Napas Jakarta Makin Berat, Pramono Serukan Tinggalkan Kendaraan Pribadi

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 10:46 WIB

Rekomendasi Akhir Pekan di Jakarta: Dari Indofest hingga Pameran Keris Nasional

Rekomendasi Akhir Pekan di Jakarta: Dari Indofest hingga Pameran Keris Nasional

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 10:18 WIB

KPK Pindahkan Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo ke Rutan Semarang

KPK Pindahkan Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo ke Rutan Semarang

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 10:00 WIB

Berjalan Sesuai Rencana, Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di Jambi Capai 70%

Berjalan Sesuai Rencana, Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di Jambi Capai 70%

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 09:47 WIB

Kawal Sekolah Rakyat: Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola, Sarpras hingga SDM

Kawal Sekolah Rakyat: Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola, Sarpras hingga SDM

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 09:41 WIB

Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet

Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 09:41 WIB

Jejak Silmy Karim Palak WNA dalam Proses Izin Tinggal

Jejak Silmy Karim Palak WNA dalam Proses Izin Tinggal

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 09:00 WIB