Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Anies: Menjalankan Negara Bukan Pakai Selera

Sabtu, 27 Januari 2024 | 10:22 WIB

Capres Anies Baswedan berkampanye di Kota Padang, Sumbar pada Kamis (25/1/2024). [Suara.com/Dea]

Suara.com - Baru-baru ini Presiden Jokowi alias Joko Widodo membuat heboh publik dengan pernyataan tentang, seorang presiden boleh kampanye dalam pemilihan umum dan berpihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Sontak saja, pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan berpihak pada Pemilu 2024 langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Capres Anies Baswedan.

Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @hansipsenior, dalam sebuah acara salah satu audien mengajukan pertanyaan kepada Anies soal pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan dirinya boleh dan memihak pada pilpres 2024 serta mendukung salah satu paslon.

Usai Iklan Videotron, Suporter Anies Hadirkan Truk Layar LED Keliling

Terkuak! Bawaslu Kota Bekasi Ungkap Pihak yang Turunkan Videotron Anies Baswedan

"Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke pak Anies tentang statement terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kalau Presiden itu boleh kampanye, boleh memihak dan boleh tidak netral," kata audien tersebut dalam video tersebut.

"Yang saya mau tanyakan simple aja, bagaimana menurut pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu, pantas atau tidak pantas disampaikan oleh seorang Presiden," tanyanya kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta.

Menanggapi pernyataan tersebut, capres nomor urut 1 itu pun mengaku bila seluruh perbuatan dan perkataan seorang Presiden harus berdasarkan aturan negara yang ada.

"Ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk kepada konstitusi. Tidak bisa kita melakukan tindakan, perkataan yang diluar konstitusi, menjalankan negara itu bukan pakai selera, menjalankan negara itu bukan pakai perasaan kita, feeling kita, tidak menjalankan negara itu pakai aturan," jawab Anies.

Ia menambahkan bila pernyataan Jokowi itu bukan harus disetujui atau tidak namun melainkan benar atau salah hal tersebut dilakukan oleh seorang pemimpin negara.

"Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan, panggil para ahli hukum tata negara, tanyakan pada mereka apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di republik ini, jadi bukan setuju atau tidak setuju, ini benar atau salah," ucap Anies Baswedan.

"Yang kedua, sebagai penjaga etik tertinggi di republik ini dia harus melampaui partisan politik, dia harus melampaui politik-politik kepentingan karena dia membawa simbol negara, memayungi semua dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar," pungkasnya.

Kontributor : Mira puspito