Anggap Suara PPP Hilang karena Operasi Politik, Hasto: Jokowi Akan Tercatat Sebagai Presiden Penghilang Partai Ka'bah

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 25 Maret 2024 | 20:30 WIB
Anggap Suara PPP Hilang karena Operasi Politik, Hasto: Jokowi Akan Tercatat Sebagai Presiden Penghilang Partai Ka'bah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. [Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden]

Suara.com - PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa lolos ke parlemen. PDIP meyakini ada operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media soal rencana Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui elite PPP usai bertemu NasDem.

"Kami sangat khawatir terhadap PPP," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Hasto mengatakan dirinya sudah bertemu dengan politisi PPP Achmad Baidowi pada Sabtu pagi yang lalu. Saat itu, Hasto mengatakan komitmen PDIP yang sejak awal membantu PPP hingga saat ini.

"Sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDIP. Bahkan pada 2019, pemilu lalu, kami diperintahkan oleh Bu Mega yang memegang amanat Mbah Maimoen untuk membantu PPP, karena sejarahnya. PDIP tidak ingin sejarah partai Ka'bah ini dihilangkan dari sejarah republik ini," ungkapnya.

Menurut Hasto, suara PPP tergerus karena berbagai operasi-operasi politik. Politisi asal Yogyakarta ini menyampaikan seluruh parpol pendukung Ganjar-Mahfud seperti PPP, Perindo, Hanura, dan PDIP suaranya digerus.

"Kami memberikan solidaritas tertinggi. Karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah. Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini. Padahal partai Ka'bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini," ujarnya.

"Ini operasi politik yang luar biasa, yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasan. Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia," sambungnya.

Hasto menilai, hal ini harus dilawan karena apabila tidak, maka tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Menurut Hasto, anak-anak juga harus memiliki pendidikan betapa pentingnya mengikuti proses.

baca juga

"Semuanya akan bisa tergerak untuk meneladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden, yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi persoalan berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PPP Akui Tak Lolos Senayan Gegara PDIP dan Dukung Ganjar: Salah Kami Mau Koalisi

PPP Akui Tak Lolos Senayan Gegara PDIP dan Dukung Ganjar: Salah Kami Mau Koalisi

Lifestyle | Senin, 25 Maret 2024 | 16:48 WIB

Begini Sikap Demokrat Jika NasDem dan PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Begini Sikap Demokrat Jika NasDem dan PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

News | Senin, 25 Maret 2024 | 16:03 WIB

Rocky Gerung Sebut Merah Mengeluarkan Kemarahan Hijau Menyimpan Kecemasan, Singgung PDIP dan PPP?

Rocky Gerung Sebut Merah Mengeluarkan Kemarahan Hijau Menyimpan Kecemasan, Singgung PDIP dan PPP?

News | Minggu, 24 Maret 2024 | 12:44 WIB

PPP Resmi Ajukan Gugatan Ke MK, Persoalkan Perolehan Suara Di 18 Provinsi

PPP Resmi Ajukan Gugatan Ke MK, Persoalkan Perolehan Suara Di 18 Provinsi

Kotak Suara | Minggu, 24 Maret 2024 | 04:10 WIB

Terkini

3 Perkara Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah Dialihkan ke Kejagung, Plt Jampidsus Bilang Begini

3 Perkara Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah Dialihkan ke Kejagung, Plt Jampidsus Bilang Begini

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 16:21 WIB

Soal Tiga Kasus Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah, Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Khusus

Soal Tiga Kasus Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah, Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Khusus

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 16:03 WIB

Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU

Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 15:44 WIB

KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri

KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:47 WIB

Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro

Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:31 WIB

Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur

Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:06 WIB

Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah

Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:53 WIB

Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat

Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:16 WIB

KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar

KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 12:34 WIB

Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG

Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 11:59 WIB

×