Suara.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkanadanya Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara tidak hanya dipakai demi kepentingan bagi-bagi kekuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjawab pertanyaan awak media di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
"PDIP memberikan warning, memberikan masukan jangan lah terjadi, misalnya apa RUU Kementerian Negara itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo," kata Djarot.
Baca Juga: PDIP Pastikan Tak Undang Jokowi saat Gelar Rakernas ke-V di Ancol, Kenapa?
Ia pun mengungkit penyakit birokrasi yang dinamakan Empire Building Syndrome. Menurutnya, dengan adanya sindrom itu untuk membangun kerajaan, untuk membangun banyak departemen banyak organisasi yang sangat dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam akses negatif.
"Akses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya utamanya uang dan ini dikhawatirkan akan terjadi empire building seperti ini dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme, kolusi dan korupsi," ungkapnya.
Seharusnya, kata Djarot, dalam revisi UU Kememterian Negara yang perlu dikedepankan yakni efektivitas dan efisiensi. Dengan bertambahnya, jumlah Kementerian artinya menambah jumlah anggaran.
"Pemerintah bertambah Kementerian berarti bertambah anggaran. Bertambah Kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini," kata dia.
Lebih lanjut, Djarot sendiri mengaku kaget revisi UU Kementerian Negara bisa disetujui jadi RUU inisiatif DPR RI. Namun, menurutnya, Fraksi PDIP sendiri kendati menyetujui tapi sudah memberikan peringatan.
Baca Juga: Politisi Senior PDIP Senggol Grace Natalie Jadi Stafsus Jokowi: Politik Balas Budi!
"Tapi kita sudah memberikan warning kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius kemiskinan lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, utang luar negeri yang semakin membengkak, bencana alam terus-menerus yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja Ini membutuhkan anggaran harusnya pemerintah fokus ke situ," ujarnya.
Di sisi lain, Djarot membandingkan jumlah nomenklatur Kementerian di negara-negara lain. Menurutnya, kalau memang motifnya bagi-bagi kekuasaan ya dipersilakan, namun hal-hal yang menyangkut kerakyatan jangan sampai diabaikan.
"Coba kita bandingkan kementerian negara tetangga di negara ASEAN saja. Malaysia itu berapa Kementerian kita yang paling banyak. Thailand berapa, China berapa? Kalau mengatakan, 'oh ya negara Indonesia besar, oh ya besar mana sama China?' China punya 21 Kementerian, Amerika 15 kalau nggak salah, Australia mungkin 21," kata dia.
"Kalau motifnya itu tapi kalau motifnya bagi-bagi kekuasaan silakan kami akan mengontrol jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian tidak justru terselesaikan, tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi kerajaan-kerajaan."
TERPOPULER
