Sekjen PPP Bantah Pecat Pengurus DPW Bali Sepihak: Diputuskan Melalui Mekanisme

Chandra Iswinarno, Faqih Fathurrahman

Jum'at, 12 Juli 2024 | 21:12 WIB
Sekjen PPP Bantah Pecat Pengurus DPW Bali Sepihak: Diputuskan Melalui Mekanisme
Sekjen PPP Arwani Thomafi. [Suara.com/Faqih]

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons penggantian Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Bali yang dianggap dilakukan secara sepihak oleh Plt Ketum M Mardiono.

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan, penggantian pengurus terhadap DPW PPP Bali hanya pergantian biasa.

Penggantian juga hanya dilakukan terhadap Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzzayyad, dan Sekertaris DPW Thobahul Aftoni.

"Jadi pergantian biasa dan ada penyegaran untuk jalannya roda organisasi," kata Arwani di DPP PPP, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

"Itu kan Plt hanya beberapa orang yang di DPP. (Diganti) Ketua Bali sama Sekretaris," tambahnya.

Arwani juga membantah bahwa penggantian yang dilakukan hanya secara sepihak. Penggantian kepengurusan tersebut, lanjut Arwani, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

"Sudah diputuskan melalui mekanisme yang kita punya, ada korwil disana, ada juga bidang organisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Pengurus DPW PPP Provinsi Bali menyampaikan pernyataan keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono terhadap Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzzayyad dan Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni.

Mardiono dianggap telah berlaku sewenang-wenang, lantaran dianggap pemecatan dilakukan secara sepihak.

"Kehadiran kami di DPP PPP ini untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang," kata Idy Muzzayyad, Kamis (11/7/2024) kemarin.

Idy Muzzayyad menyampaikan keberatannya, lantaran surat pemecatan yang teregister dalam Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali tersebar di sosial media.

"Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Sangat mengejutkan bagi kami. Kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini, kan, zalim namanya,” katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PPP Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

PPP Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

News | Jum'at, 12 Juli 2024 | 18:13 WIB

Didukung PPP, Khofifah-Emil Disebut Masih Banyak PR di Jawa Timur

Didukung PPP, Khofifah-Emil Disebut Masih Banyak PR di Jawa Timur

Kotak Suara | Jum'at, 12 Juli 2024 | 17:59 WIB

PPP Ikut Beri Dukungan, Khofifah Makin Pede Menang di Pilkada Jatim

PPP Ikut Beri Dukungan, Khofifah Makin Pede Menang di Pilkada Jatim

Kotak Suara | Jum'at, 12 Juli 2024 | 17:21 WIB

Terkini

545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas

545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:58 WIB

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:56 WIB

75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!

75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:53 WIB

Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK

Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:51 WIB

Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak

Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:43 WIB

Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!

Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:32 WIB

YLKI Minta Kepala BGN Baru Siapkan Trauma Healing bagi Korban Keracunan MBG

YLKI Minta Kepala BGN Baru Siapkan Trauma Healing bagi Korban Keracunan MBG

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:23 WIB

Tak Bisa Asal Masuk! Polisi Jabat di Kementerian Wajib Ikuti Open Bidding dan Seleksi Ketat

Tak Bisa Asal Masuk! Polisi Jabat di Kementerian Wajib Ikuti Open Bidding dan Seleksi Ketat

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:17 WIB

Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang, Siapa Sapa Penerimanya

Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang, Siapa Sapa Penerimanya

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:11 WIB

Tak Ada Lagi 'Beda Nasib', Jalan Bopeng di Bawah Flyover UI Kini Mulai Mulus usai Depok Turun Tangan

Tak Ada Lagi 'Beda Nasib', Jalan Bopeng di Bawah Flyover UI Kini Mulai Mulus usai Depok Turun Tangan

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:01 WIB