Suara.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keras kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Kebijakan ini dinilai tidak bijak, tidak adil, dan tidak beradab.
"Buat apa bikin aturan melepas jilbab saat upacara saja. Sungguh ini aturan dan kebijakan yang tak bijak, tak adil dan tak beradab," ujar Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis, Kamis (15/8/2024).
Menurut Cholil, larangan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka justru melanggar konstitusi dan prinsip Pancasila. Ia menegaskan bahwa alasan keseragaman yang dikemukakan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak dapat diterima.
"BPIP ini tak patuh, melanggar aturan konstitusi dan Pancasila," kata Cholil.
Lebih lanjut, Cholil menjelaskan bahwa BPIP juga telah melanggar aturan internalnya sendiri, yaitu Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 terkait Program Paskibraka.
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa anggota Paskibraka yang berhijab diizinkan mengenakan ciput putih. Namun, aturan ini dihapus dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024.
"Pada poin 4 ditegaskan bahwa pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan sehingga poin kelengkapan dan atribut Paskibraka hanya 5 poin," kata Cholil.
Cholil menambahkan bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan tidak mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan Kepala BPIP yang menyebutkan pelepasan jilbab hanya saat pengibaran bendera dinilai sebagai bentuk pemaksaan yang menyakitkan.
Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono merespon dengan memastikan bahwa anggota Paskibraka putri tetap diperbolehkan menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.
"Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu," kata Heru. (antara)
